YLBHI Soroti Dugaan Perampasan Lahan untuk Batalyon Teritorial Pembangunan di Rancapinang

"Padahal, konstitusi secara tegas mengamanatkan bahwa kedaulatan mutlak berada di tangan rakyat dan militer murni berfungsi sebagai alat negara," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Zainal, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan alat negara tetap tunduk pada prinsip supremasi sipil; penghindaran terhadap prinsip ini tidak sekadar mencederai demokrasi, melainkan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi itu sendiri.

Dalam forum tersebut, Teh Iis selaku perwakilan perempuan Desa Rancapinang menyampaikan bahwa pada 2025 pihak TNI diduga telah melakukan perataan lahan secara sepihak menggunakan alat berat berupa buldoser di Desa Rancapinang dengan estimasi luasan mencapai 25 hektare.

"Tindakan tersebut menghancurkan tanah milik warga, area pemakaman, serta sawah produktif yang dijadwalkan panen dalam waktu satu minggu," ungkapnya.

Dijelaskan bahwa eksekusi penimbunan dan perusakan ini dilakukan pada saat para pemilik lahan sedang tidak berada di lokasi, meskipun sebelumnya masyarakat telah memohon secara langsung kepada pihak TNI untuk menunda tindakan tersebut terhadap sawah yang akan dipanen.

Dia juga mengatakan hingga kini pihak keluarganya maupun warga terdampak tidak pernah menerima uang kompensasi sepeser pun atas ganti rugi yang didalilkan oleh pihak TNI. Akibat peristiwa ini, warga setempat kehilangan mata pencaharian dan mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan karena kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam di lahan tersebut.

"Masyarakat telah menempuh berbagai upaya, termasuk aksi demonstrasi dan pelaporan keluhan kepada pejabat yang berwenang, namun hingga kini belum ada tindak lanjut maupun bantuan yang diberikan kepada warga," ujar Iis.(fat/jpnn)