Doli mengungkap konsekuensi menjadi PNS ialah gaji kecil dan ditempatkan di mana saja. Menjadi PNS merupakan pilihan hidup dan…
Ilham Arief Sirajuddin diharapkan membawa pasukan ke Golkar setelah memutuskan meninggalkan Partai Demokrat (PD).
Pemilihan kepala desa (Pilkades) jauh lebih dinamis daripada Pilkada, tetapi juga banyak mengundang konflik sosial.
Ahmad Doli Kurnia di hadapan Andi Sudirman menegaskan pengurus KAHMI Sulsel merupakan aset strategis.
Ahmad Doli Kurnia setuju perlu penerapan sistem digital dalam pelaksanaan pemilu, tetapi skeptis dengan e-voting, karena rawan manipulasi.
Masyarakat Adat Nilai Pembentukan DOB di Papua bentuk perhatian pemerintah pusat untuk masyarakat Papua.
Komisi II DPR RI mengunjungi IPDN Jatinangor. Komisi II menjamin anggaran hingga fasilitas terpenuhi.
Komisi II DPR menetapkan tujuh nama anggota KPU terpilih yang akan dilantik Presiden Joko Widodo untuk masa bakti…
Politikus Golkar ini menilai usul koalisi Pemilu 2024 dibentuk sejak dini lebih baik dilakukan dalam rangka pembangunan
Penyederhanaan surat suara jangan asal diterapkan, perlu dilakukan riset terlebih dahulu.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berbagi informasi soal jadwal Pemilu 2024.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai program PTSL dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah.
Golkar menganggap Airlangga Hartarto sebagai figur internal terbaik untuk menjadi capres sekalipun elektabilitasnya rendah.
Partai Golkar terus mengonsolidasikan diri dan menghindari konflik internal demi memenangi Pemilu 2024.
Golkar berbeda pendapat dengan PDI Perjuangan menyikapi usulan pemerintah terkait hal ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membeber soal adanya tiga kelompok dalam menyikapi amendemen UUD…
Sejumlah tafsir bermunculan terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik, salah satunya ingin mencegah manuver…
Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons langkah pemerintah mengambil alih TMII dari Yayasan Harapan Kita yang dikelola…
PPPK merupakan ASN, yang selain mendapat gaji dari APBN, juga mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD.
Apresiasi diberikan DPR karena partisipasi pemilih Pilkada 2020 sangat tinggi dan pemilihan berlangsung aman.
Komisi II DPR menyoroti masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak 2020
JPNN.com 
