Ketua Kelompok DPD Syukur, mengingatkan MPR di tengah hiruk pikuk parpol-parpol menyiapkan capres dan cawapres 2024, agar tidak melupakan…
Luncurkan buku baru ke-30 di UT, Bamsoet mengatakan pembangunan perlu kesinambungan
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet akan mengungkap alasan negara butuh peta jalan model GBHN dalam bedah buku…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo heran masih ada yang meragukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan pembangunan nasional
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak rakyat Indonesia bersinergi mencari solusi agar Indonesia memiliki peta jalan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, keberadaan PPHN sangat penting untuk memuat norma-norma dasar yang mengarah pada cita-cita…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta agar PPHN nanti bisa dibahas dalam rapat gabungan MPR RI
Ada empat agenda dibahas pada pertemuan antara Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan Tim Kajian Politik…
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat menyebutkan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah urgen untuk bangsa Indonesia.
Bagaimana MPR seharusnya mengambil sikap atas rencananya melakukan amendemen terbatas UUD 1945 dalam situasi bangsa yang seperti itu?
Feri Amsari menyebut selama GBHN digunakan di masa Orde Baru tak ada pembangunan berkelanjutan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan, vaksinasi ideologi juga menghadapi banyak tantangan seperti halnya vaksinasi covid-19.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengkritik wacana amendemen UUD 1945 yang disuarakan MPR. Menurut dia, mengubah…
Saiful menekankan, amendemen harus dilakukan dengan tujuan dan maksud yang jelas. Khususnya, memperkuat demokrasi presidensial
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bahas amendemen terbatas konstitusi saat memberi kuliah umum di Fakultas Hukum UNHAS Makassar.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyampaikan harapan saat acara silaturahmi dan serap aspirasi di Kampus Universitas Sam…
MPR RI mengupayakan amendemen terbatas UUD NRI 1945 paling lambat dilakukan akhir 2022 atau awal 2023.
Menurut Syarief Hasan, Indonesia tidak lagi memiliki GBHN seperti masa Orde Baru, namun di dua periode kepemimpinan Presiden…
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI HM Idris Laena merespons dinamika politik terakhir soal wacana masa jabatan presiden…
Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah menyatakan perubahan UUD 1945 bukan untuk mengubah masa jabatan presiden.
Syarief Hasan menyampaikan tiga pandangan masyarakat terkait wacana amendemen UUD 1945.
JPNN.com 
