Dia mengusulkan agar pemegang saham perusahaan BUMN bukan hanya dipegang oleh Menteri BUMN saja, tapi juga dipegang oleh kementerian…
Tri melihat motif pembentukan holding migas ini tidak lain hanya sebatas intrik bisnis Pertamina untuk menguasai infrastruktur yang…
Martri mengaku sangat mendukung bila pemerintah berencana ingin membuat BUMN bisa menjadi perusahaan kelas dunia.
Permasalahan utama dari pembentukan holding ini bukan pada pra transaksi atau saat transaksi tapi pascatransaksi.
Konsep holding BUMN yang bakal menjadikan PT Pertamina sebagai induk usaha di sektor migas ditolak Komisi VII DPR.
Anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis gas, mesti dileburkan ke dalam PGN supaya tidak mengalami kerugian sebagaimana temuan…
Kementerian BUMN sebaiknya tidak terburu-buru membentuk holding BUMN migas dan menunggu Badan Usaha Khusus (BUK) terbentuk.
Pemerintah terus mempersiapkan realisasi pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) bidang migas.
Presiden Joko Widodo diminta agar memerintahkan Menteri Rini Soemarno untuk meninjau ulang holding BUMN, baik yang sudah terbentuk…
PT Inalum (Persero) resmi memimpin holding BUMN pertambangan mulai 29 November 2017.
Fadli Zon meyakini bakal ada perubahan terkait mekanisme yang sejati merupakan tugas dan kewenangan DPR.
Tiga calon anak usaha holding tambang yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah…
Sebab, saat ini rencana pelaksanaan holding BUMN tidak dikomunikasikan dengan baik dengan DPR.
Penunjukan Inalum salah satu BUMN sebagai perusahaan holding akan menimbulkan permasalahan, yang bisa menghambat proses integrasi ke dalam…
Ini dilakukan untuk kembali membuktikan terkait keabsahan landasan hukum pembentukkan holding BUMN.
Penolakan itu dinilai lantaran Kementerian BUMN telah menyalahi konstitusi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016.
Sebelum merealisasikan pelaksanaan holding BUMN sudah seharusnya pemerintah dan DPR lebih dulu berdiskusi untuk menyepakati landasan hukum dan…
Terkait adanya wacana pembentukan holding BUMN Pertambangan, dinilai berpotensi melemahkan pengawasan DPR.
Realisasi holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor tambang yang dipimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) makin mendekati…
Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2016 yang dijadikan dasar hukum pembentukan holding hingga saat ini masih…
Pemerintah diminta mengevaluasi ulang wacana penghapusan status persero pada tiga BUMN.
JPNN.com 
