Pemilu Serentak 2019 dianggap masih banyak persoalan. Muncul wacana pemisahan kembali pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden untuk pesta demokrasi…
Anggota Komisi II DPR Akhmad Baidowi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan pemilih di Pemilu Serentak 2019…
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria minta KPU menggencarkan sosialisasi Pemilu 2019. Pasalnya, hari pencoblosan tinggal…
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo segera menindaklanjuti surat PTUN Jakarta, Nomor W2.TUN1.704 HK.06/III/2019 perihal pengawasan pelaksanaan putusan yang…
Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mendesak kasus camat di Makassar, Sulawesi Selatan yang mendukung Joko Widodo…
Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Wafiroh mengklaim bahwa skema PPPK menguntungkan honorer K2
Jumlah NIP yang terbitkan masih sedikit karena banyak instansi belum mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Komisi II DPR RI menghasilkan enam kesepakatan tentang pengadaan…
Komisi II DPR RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menghasilkan enam kesepakatan tentang…
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sareh Wiyono heran persoalan honorer K2 tidak pernah tuntas sampai sekarang.
Komisi II DPR mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,9 triliun untuk membiayai dana saksi pada masa pemilihan umum (pemilu)…
Komisi II DPR RI kaget mendengar temuan bahwa masih 31 juta pemilih belum masuk dalam daftar pemilih tetap…
Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum membahas persoalan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum…
Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengklaim bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan 25 juta data DPT…
Ketua Komisi II Zainuddin Amali menilai calon tunggal di pilkada menandakan bahwa figur yang diusung tersebut sudah sangat…
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh bergerak cepat menanggapi keluhan anggota Komisi II DPR Tubagus Ace Hasan Syadzili
Pemanggilan Panglima TNI dan Kapolri untuk bahas Perppu Ormas
PAN sejak awal berpendapat bahwa ormas anti-Pancasila harus dibubarkan. Namun, PAN menegaskan bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.
Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) M Luthfy A Mutty angkat suara terkait…
Masih banyak masyarakat kebingungan saat mengikuti simulasi pemilihan umum 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terutama soal…
Nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013…
JPNN.com 
