Tidak ada alasan bagi Pimpinan MPR untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum menyatakan tantangan untuk menegakkan…
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet bicara sumbangsih Prof Yusril yang merayakan ultahnya yang ke-67
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Agus Riewanto menyoroti dua kelemahan sistem pemilihan umum atau…
Pakar hukum tata negara menilai sistem proporsional terbuka menimbulkan beberapa persoalan yang dapat memicu keresahan sosial.
Pakar hukum tata negara cum eks Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie dianugerahi tiga rekor dunia dari Leprid.…
Tim Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi sangat menyadari perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia pasca reformasi dianggap menjauh…
Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menyebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak pantas diterapkan di Indonesia. Begini…
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid ditetapkan sebagai direktur eksekutif Pakem UMI
Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Saiful Anam angkat bicara soal usulan pengunduran Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024,…
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie menjelaskan pentingnya pengesahan UU IKN.
Margarito meyakini permohonan uji materi presidential threshold yang digugat sejumlah pihak ke MK tak akan diterima.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis merespons langkah pengajuan permohonan judicial review (JR) terkait presidential threshold (PT) nol…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai pernyataan anggota DPR Hillary Brigitta Lasut bisa menjadi pintu masuk mendorong…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis merespons pernyataan anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut bahwa presiden dan…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan kedudukan DPR dan Presiden dalam pandangan konstitusi sesungguhnya memang sama atau…
Bagaimana status hukum TAPS MPRS dalam sistem hukum Indonesia? FPG MPR mengupasnya dalam diskusi publik
Presiden Jokowi dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu membahas hal penting.
Rusdiansyah selaku Kuasa hukum DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, mengatakan ahli Associate Prof. Dr. Suparji, SH, MH menerangkan…
Fahri bilang begini ke Rizal yang sebelumnya menyebut langkah Yusril dapat menimbulkan kekacauan hukum.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengingatkan Presiden Jokowi bakal menerima bola panas dari DPR terkait Pemilihan calon…
JPNN.com 
