Parpol Kamis, 01 Juni 2017 – 00:45 WIB
Gerindra Terancam tak Dijatah Dana Bantuan Parpol
Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, pada tahun anggaran 2016 mengucurkan dana bantuan parpol Rp 932 juta.
Dalam berbagai kesempatan, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar menyampaikan keinginan pemerintah untuk meningkatkan bantuan
Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, pada tahun anggaran 2016 mengucurkan dana bantuan parpol Rp 932 juta.
Peneliti Lembaga Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas mencurigai ada motif di balik rencana memperketat…
Pengamat politik Hendri Satrio tak menolak wacana persyaratan verifikasi administrasi partai politik dalam Rancangan Undang Undang Pemilu diperketat.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tulungagung, Jatim, tak menampik adanya proses penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan wacana memperketat syarat administrasi verifikasi
Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah menerangkan, sejatinya partai politik memang berhak mendapatkan bantuan keuangan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan kemendagri mengenai kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol). Naik dari Rp…
Salah satu isu yang hangat diperbincangkan dalam Rancangan Undang Undang Pemilu 2019 ada wacana tentang diperberatnya persyaratan partai…
Sejumlah elite partai politik menyambut baik sikap kementerian keuangan (kemenkeu) yang menyetujui kenaikan dana bantuan parpol.
Pekan ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui kenaikan kenaikan dana bantuan negara untuk partai politik (parpol) dari
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui usul kenaikan dana bantuan untuk parpol.
Kabar gembira untuk para pengurus partai politik. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui kenaikan bantuan keuangan APBN untuk parpol.
Selama ini bantuan keuangan kepada partai politik dari APBN hanya Rp 180 per suara yang diperoleh partai politik…
Pemerintah terus mendorong agar bantuan keuangan kepada partai politik dari APBN dan APBD dinaikkan.
Mulai 2018, kemungkinan besar pemerintah menaikkan bantuan keuangan kepada partai politik.
Pengamat hukum pidana Umar Husin menyatakan bahwa partai politik bisa dibubarkan jika terbukti menerima aliran dana korupsi.
Usulan peningkatan dana bantuan partai politik harus disertai transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang jelas.
MATARAM - Kementerian Dalam Negeri telah mengajukan izin prakarsa ke Presiden Joko Widodo untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP)…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, usulan penambahan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu…
Semua partai politik saat ini sedang sibuk memperkuat organisasi untuk menghadapi Pilkada 2018. Namun hal sebaliknya justru terjadi…