Nasional Sabtu, 14 Maret 2026 – 18:03 WIB
Ranperpres Libatkan TNI Tanggulangi Terorisme, Akademisi Singgung Potensi Pelanggaran HAM
Akademisi USU Afnila menilai Ranperpres Pelibatan TNI Menanggulangi Terorisme, berpotensi pelanggaran HAM
Peneliti Raksha Initiatives Wahyudi Djafar menyoroti draf Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme.
Akademisi USU Afnila menilai Ranperpres Pelibatan TNI Menanggulangi Terorisme, berpotensi pelanggaran HAM
Dosen FISIP Universitas Brawijaya Arief Setiawan mengkritisi rencana pemerintah melibatkan TNI dalam menanggulangi terorisme. Singgung pidato Bung Karno.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai Ranperpres Pelibatan TNI mengatasi terorisme berbahaya bagi demokrasi dan negara…
Akademisi menilai Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme bakal menimbulkan problem serius.
Democratic Judicial Reform (De Jure) menolak Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Rencana penerbitan Perpres tentang pelibatan TNI mengatasi terorisme dinilai berpotensi memperburuk konflik dan pelanggaran HAM di Papua.
Begini respons Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak soal wacana pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bilang begini soal pembahasan perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI menolak Rancangan Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme, saat audensi pada Senin (9/2/2026).
Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mengkritisi Ranperpres Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang dinilai kontraproduktif.
Koalisi Masyarakat Sipil menolak Ranperpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang dapat membuka peluang kriminalisasi pada…
Koalisi masyarakat sipil tegas menolak Rancangan Perpres tentang pelibatan TNI penanganan terorisme yang dinilai mengancam negara hukum dan…
Kejari Serang, Banten angkat bicara terkait pelibatan TNI dalam penjagaan kantor kejaksaan tersebut.
KY menginginkan unsur TNI terlibat dalam pengamanan pengadilan. KY memandang banyak hakim yang belum terjamin keamanannya.
Kepada Jenderal Andika, Bamsoet mengatakan, pelibatan TNI-Polri juga diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama vaksinasi.
Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme dalam forum konsultasi DPR dan Pemerintah belum…
Ray Rangkuti menyoroti rencana penerbitan peraturan presiden (Perpres) pelibatan TNI dalam menangani kejahatan terorisme.
Peran dan fungsi TNI dalam menanggulangi Aksi Terorisme yang mengancam kedaulatan negara dan merongrong kehormatan negara pada bagian…
Menurut Petrus Selestinus, TNI harus mengoreksi keputusan politik negara berupa Perpres yang rancangannya sudah dibuat Menkum HAM RI…
Pelibatan TNI untuk operasi militer selain perang (OMSP), seperti mengatasi aksi terorisme hanya dapat dilaksanakan, kalau sudah ada…