Humaniora Senin, 03 Mei 2021 – 21:01 WIB
Kemendagri: Korban Bencana Harus Mendapat Rumah Layak Huni
Kondisi berbagai wilayah Indonesia yang rawan bencana menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan ekstra kepada warganya
LaNyalla meminta kepala daerah mempercepat realisasi anggaran. Terlebih lagi, Presiden Jokowi sudah mengingatkan pemda terkait persoalan itu.
Kondisi berbagai wilayah Indonesia yang rawan bencana menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan ekstra kepada warganya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya mengimplementasikan program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai…
Bea Cukai kembali melanjutkan koordinasi bersama Pemda dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
LaNyalla meminta pemda memprioritaskan pembayaran insentif yang merupakan hak para tenaga kesehatan. Apalagi, tenaga kesehatan telah berjuang melawan…
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan pengelolaan anggaran yang sehat, adil, efektif, dan efisien harus menjadi…
Bea Cukai di berbagai daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi (rakor) untuk optimalisasi…
Seluruh Satuan Kerja (Satker) TNI Angkatan Laut harus mengoptimalkan program Kampung Bahari Nusantara (KBN) dengan menjalin sinergisitas bersama…
Menurut Mendagri, di masa krisis seperti pandemi saat ini, sinergisitas pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan.
Kepedulian pemerintah daerah dalam literasi masih rendah padahal Kemendagri sudah mengeluarkan regulasi agar dialokasikan anggaran literasi
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya memiliki cita-cita dan tujuan yang mulia, yakni penciptaan…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan acara Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk sistem…
Berdasarkan PMK, alokasi DBHCHT adalah 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk kesehatan, dan 25 persen untuk…
Mendagri Tito menunjuk Sekda Alwis menjadi plh gubernur Sumbar tertanggal 10 Februari 2021. Ini untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan…
PMK Nomor 206/PMK.07/2020 mengatur 50 persen dari alokasi DBHCHT yang diterima pemda, harus digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat,…
Wakil ketua komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemda segera membayarkan gaji PPPK
Bea Cukai berupaya mengawal optimalisasi penggunaan DBHCHT 2021 dengan bersinergi bersama pemerintah daerah.
DBHCHT merupakan dana yang di dalam APBN dialokasikan kepada daerah atau provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau.
Program rekrutmen guru melalui PPPK membuka kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi guru di 2021.
Diharapkan dalam implementasi UU Cipta Kerja perlunya meninggalkan ego sektoral antara pusat, wilayah dan daerah jangan sampai atas…
korwil PHK2I Jateng Ahmad Saifudin meminta Pemda memprioritaskan honorer K2 dan tenaga kependidikan