Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai KPK yang telah eksis selama hampir 15 tahun sebenarnya sudah gagal dalam mencegah…
Densus Tipikor harus diberi anggaran cukup dan diberi kewenangan besar. Termasuk kewenangan penyadapan sesuai undang-undang.
Jika sudah ada UU khusus penyadapan, KPK akan mengikutinya.
Debat soal penyadapan dan OTT KPK.
Institusi seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BIN, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Kejagung juga melakukan penyadapan.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa lembaganya tak bisa sembarangan menyadap. Sebab, ada mekanisme dan prosedur ketat dalam…
Operasi tangkap tangan (OTT) itu sebenarnya susah sekali. KPK tidak ada pilih-pilih, baik jumlah uangnya, maupun siapa yang…
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyatakan bahwa semua operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
Juru bicara tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Ruhut Sitompul meminta Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono…
Prabowo Subianto ikut menanggapi dugaan penyadapan yang dikeluhkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selama ini pemerintah dinilai kerap kali menjadi korban penyadapan dari luar negeri.
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Pengusaha Indonesia Muda, melaporkan terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama dan tim
Para politisi di Senayan belum kompak menanggapi bergulirnya penggunaan hak angket DPR dugaan kasus penyadapan terhadap Susilo Bambang…
Sudah beberapa kali muncul kasus dugaan penyadapan secara illegal di tanah air. Namun, belum pernah ada yang berakhir…
Pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) yang menduga dirinya disadap, tidaklah berlebihan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku sepakat dengan usul Fraksi Partai Demokrat (FPD) tentang penggunaan hak angket kasus…
Pakar Hukum Informasi Teknologi dan Kriptografi, Pratama Persadha memang belum bisa memastikan pembicaraan via telepon antara Presiden RI…
Kuasa hukum terdakwa Basuki T Purnama alias Ahok, Tommy Sihotang malah menyasar Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhono…
Kejaksaan Agung enggan mencampuri isu penyadapan terhadap ponsel Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Didik Mukrianto membeber alasan partainya mendorong penggunaan hak angket tentang penyadapan komunikasi
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) bukan pelaku penyadapan terhadap pembicaraan per…
JPNN.com 
