Politik Senin, 06 September 2021 – 20:05 WIB
Fraksi PKS Mengajukan Minderheids Nota Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020
Fraksi PKS di DPR mengajukan minderheids nota atau catatan keberatan terhadap laporan pertanggungjawaban APBN 2020.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar akan memperjuangkan pertanggungjawaban operasional pemerintah desa dari dana desa menggunakan model lumpsum
Fraksi PKS di DPR mengajukan minderheids nota atau catatan keberatan terhadap laporan pertanggungjawaban APBN 2020.
DPR menyetujui RUU P2 APBN 2019 menjadi UU dalam Sidang Paripurna yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani, Selasa (15/9).…
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai laporan P2APBD tahun 2019 Pemprov DKI Jakarta Tidak Transparan
Adi Prayitno setuju KAMI menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab sesuai sumpah janji dan jabatan, ini alasannya.
Pemerintah diminta terus meningkatkan kinerja APBN. Capaian pemerintah 2019 masih jauh dari harapan.
Dalam laporan BPK, masih ada Pemda yang belum menyampaikan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2019.