Jikalahari Riau ingatkan KPK bahwa eks GM Forestry PT RAPP Rosman juga harus diburu. Kasusnya lebih besar dari skandal…
BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen terus memperkuat kerja sama bersama stakeholders, salah satunya dengan PT RAPP
Puluhan pekerja mengalami gangguan pernafasan karena diduga terkena pencemaran zat kimia belerang (sulfur acid) di lingkungan kerja PT…
Tim BBKSDA Riau memasang perangkap buaya di kanal PT RAPP Pelalawan. Buaya yang muncul diduga memiliki panjang 3…
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mengklaim tidak sedang membangun pabrik baru dan tak mempekerjakan tenaga kerja…
KLHK dengan kebijakan yang ada akan melakukan preaudit bagi RAPP dan APRIL Group sesuai keputusan tersebut.
PT RAPP Agung Laksamana mengatakan, pihaknya akan melakukan penyesuaian rencana kerja usaha (RKU) perusahaan sesuai arahan dari KLHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai tidak bisa memaksa pemegang izin usaha untuk melakukan revisi rencana kerja…
Menurut Hamdan Zoelva, RAPP mengajukan permohonan ke PTUN Jakarta bulan lalu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mempertanyakan langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas pembatalan Rancangan…
Zudan Arif Fakrulloh memilih tidak berpolemik terkait dengan dibatalkannya izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Lewat surat permohonan No 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober, RAPP keberatan mengenai SK 5322 tentang Pembatalan RKU periode 2010-2019.
Nursal Tanjung menilai tudingan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyebut PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)…
PT RAPP keberatan dengan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PT Riau Andalan Pulp and Paper keberatan dengan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya mencapai kesepakatan setelah…
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sudah beberapa kali mengajukan revisi rencana kerja usaha (RKU)
SK itu hanya sebuah paksaan pemerintah untuk segera menyelesaikan RKU-nya dan mereka harus segera konsultasi
JPNN.com 
