Hukum Kamis, 20 Februari 2020 – 13:55 WIB
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Begini Kata Jokowi
Pasal tersebut mengatur soal kemungkinan Peraturan Pemerintah (PP) bisa menggantikan Undang-undang.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis UU Cipta Kerja akan mendongkrak pendapatan per kapita menjadi sekitar Rp7 juta per…
Pasal tersebut mengatur soal kemungkinan Peraturan Pemerintah (PP) bisa menggantikan Undang-undang.
Adanya kecenderungan ke arah pemerintahan otoriter itu dimulai dari rumusan norma dalam Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta…
AMAN menilai, substansi pengaturan RUU Cipta Kerja bertentangan dengan Hak Konstitusional Masyarakat Adat.
Arsul berterima kasih kepada ahli hukum dan elemen masyarakat hingga media yang mengingatkan soal kekeliruan di RUU Cipta…
Irwan Fecho menilai, lewat omnibus law Cipta Kerja, semua yang menghambat investasi akan dihilangkan, tak peduli menyengsarakan buruh.
GP Ansor, kata Gus Yaqut, melihat ada komunikasi yang buruk ketika pemerintah menyosialisasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Pemerintah tidak mungkin membuat aturan yang memungkinkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP), bisa mengganti Undang-undang seperti ketentuan dalam pasal…
Draft RUU Cipta Kerja yang salah ketik terjadi pada Pasal 170 yang mengatur beleid bahwa Peraturan Pemerintah (PP)…
Presiden KSPI menegaskan, aksi turun ke jalan itu tidak hanya akan dilakukan di Jakarta, tetapi juga di daerah…
Airlangga menegaskan RUU Cipta Kerja yang asli adalah yang diserahkan ke DPR, bukan yang beredar di publik.
Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan, dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, pihaknya mengatur aspek lingkungan dan pengadaan lahan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi R Abdullah menyebut 9 hal sensitive di…
Pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih mendapat penolakan dari kaum buruh ini akan melibatkan tujuh komisi di DPR.