KUHAP baru telah menawarkan perbaikan struktural yang nyata. Advokat kini diperbolehkan mendampingi tak hanya tersangka dan terdakwa, tetapi juga…
Direktur Eksekutif IMC Yerikho Alfredo Manurung mengajak seluruh elemen menelaah poin-poin dalam RUU KUHAP secara holistik.
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna menyebut restorative justice dan perlindungan hak warga kini makin diperkuat setelah DPR RI…
RUU KUHAP resmi disahkan sebagai aturan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa…
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyindir aduan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin (17/11) kemarin. Seperti…
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutkan syarat penahanan sangat ketat dalam RUU KUHAP baru.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa KUHAP baru tidak mengatur penyadapan.
Koalisi Masyarakat Sipil mengungkapkan dugaan pencatutan nama dalam dokumen RUU KUHAP yang disahkan di tingkat I.
Profesor Andi Asrun menanggapi rencana DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum…
PERADI SAI menyambut baik sejumlah ketentuan baru dalam RUU KUHAP yang dinilai sebagai penguatan terhadap prinsip due process…
Prasetyo Hadi terekam berdiskusi dengan Sufmi Dasco Ahmad setelah RUU KUHAP disahkan di Tingkat I.
RUU KUHAP segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan. Habiburokhman mengungkap 14 substansi yang muncul dalam RUU…
Direktur Eksekutif IMC Yerikho Alfredo Manurung menilai perlu dalam RUU KUHAP penguatan kolaborasi polisi dan jaksa mengusut perkara.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebutkan restorative justice untuk kejahatan berat bakal melahirkan impunitas.
Kementerian HAM menyampaikan sepuluh catatan terhadap RUU KUHAP agar proses penegakan hukum mengedepankan kemanusiaan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto minta penguatan pemberantasan korupsi ini diatur dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR bersama…
Guru Besar Hukum Pidana UKI Prof. Dr. Mompang L. Panggabean mengritik rencana pemberlakuan asas dominus litis secara mutlak…
FDIM Fakultas Hukum UKI menyelenggarakan diskusi publik bertema Dominus Litis dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU…
Mahupiki mendorong supaya pasal mengenai penyidikan tambahan oleh penuntut umum hingga 60 hari dimasukkan dalam RUU KUHAP.
Pengamat Hukum Tata Negara Abd. R. Rorano S. Abubakar menyampaikan pendapat tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara…
Praktisi hukum M Arif Sulaiman menyoroti Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas…
JPNN.com 
