Opini Selasa, 08 Juli 2025 – 19:42 WIB
Prabowo, KUHAP, dan Rakyat Tertindas
RUU KUHAP akan menjadi momen berharga bagi seluruh pihak, terutama insan hukum untuk meninjau beberapa ketentuan yang dinilai…
Apakah KPK perlu melarang tersangka atau tahanan kasus korupsi menggunakan masker penutup wajah saat ditampilkan ke publik?
RUU KUHAP akan menjadi momen berharga bagi seluruh pihak, terutama insan hukum untuk meninjau beberapa ketentuan yang dinilai…
Inilah 10 poin rekomendasi Komnas HAM terkait pembahasan RUU KUHAP. Salah satunya terkait menkanisme praperadilan.
BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti mengajak publik bisa mengawal proses pembentukan RUU KUHAP. Kenapa?
Akademisi pascasarjana Universitas Borobudur Ahmad Redi menyatakan RUU KUHAP harus menjunjung HAM dengan membatasi durasi penyidikan kasus pidana.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pimpinan DPR sudah menerima DIM RUU KUHAP dari pemerintah.
DPN Peradi memberikan masukan kepada Komisi III DPR soal RUU KUHAP yang sedang dibahas.
Komisi III menargetkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bisa efektif 1 Januari 2025.
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif menyebut RUU KUHAP harus mengedepankan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan…
Diskusi terkait Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana atau sering kali disebut RUU KUHAP mengemuka belakangan ini.
Ikadin turut memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR soal RUU KUHAP yang sedang dibahas.
Diskusi publik ILMISPI menyoroti RUU Polri yang belum masuk Prolegnas, sedangkan RUU KUHAP justru di depan mata.
Kehadiran RUU KUHAP adalah sebuah langkah besar sedang dinantikan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses penegakan…
Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia dianggap penting dan harus memerhatikan sejumlah faktor.
Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) menyelenggarakan diskusi publik bertema "Dominus Litis dalam RUU KUHAP.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan pembahasan RUU KUHAP berlangsung transparan dan partisipatif.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pihaknya tetap meminta masukan masyarakat dalam penyusunan RUU KUHAP.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan mayoritas publik mendukung kesetaraan penyidik di RUU KUHAP
Edi menegaskan bahwa RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke RUU Polri.
Juniver Girsang mengapresiasi Komisi III DPR RI yang menerima usulan Peradi SAI bahwa advokat mempunyai hak imunitas dalam…
Advokat bukan sekadar jembatan dalam sistem peradilan, melainkan bagian integral darinya.