Ada 3 kebijakan Kemendikbudristek terkait TPG yang tertuang dalam RUU Sisdiknas dan dinilai berpihak kepada guru.
Ketum GTKHNK35+ meminta pemerintah fokus pada pengangkatan PPPK dari honorer ketimbang membahas RUU Sisdiknas.
Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim menegaskan PPG untuk guru ASN dan honorer di RUU Sisdiknas diputihkan, tetapi tunjangan ditingkatkan.…
Meski positif Covid-19, Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim tetap ikut rapat dengan Komisi X DPR RI secara daring. Istri…
Puluhan Pelajar Islam Indonesia (PII) melakukan aksi diam di depan kantor DPR/MPR/DPD RI dengan membawa payung hitam sebagai…
Berikut ini 4 poin penting pernyataan Ketum PGRI Prof Unifah Rosyidi terkait penghapusan ayat soal tunjangan profesi guru…
RUU Sisdiknas dinilai mengebiri hak guru dan dosen. PGRI pun protes keras dan mengajukan 5 tuntutan
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi bereaksi keras karena ayat tunjangan profesi guru hilang dari RUU Sisdiknas
Aktivis pendidikan dari Vox Populi Institute Indra Charismiadji mengatakan proses penyusunan naskah RUU Sisdiknas seperti hantu jadi layak ditolak…
RUU Sisdiknas akhirnya masuk ke DPR RI setelah sempat ditentang oleh berbagai kalangan pendidikan
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menegaskan penolakan penghapusan istilah madrasah di UU Sisdiknas harga mati
Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Syamsuddin menyampaikan keresahan soal RUU Sisdiknas ke Wakil Ketua MPR…
Guru Besar Universitas Parahyangan Prof Johannes Gunawan atau Jogun menyebut pembentukan BSKAP bertentangan dengan UU Sisdiknas. Begini penjelasannya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo yang belum mengetahui isi revisi UU Sisdiknas.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta perbaikan sektor pendidikan harus transparan
Saat ini, Kemendikbudristek masih menampung masukan dari berbagai ahli dan pemangku kepentingan serta diskusi draf lintas kementerian.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi membeber sejumlah masalah pendidikan, salah satunya terkait guru honorer yang tak jelas statusnya.
Ketum PGRI meragukan revisi UU Sisdiknas mengakomodasi kepentingan guru karena ada beberapa alasannya.
Rencana penghapusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinilai sangat tidak tepat karena pemerintah seharusnya melakukan penguatan.
Para aktivis pendidikan makin gencar menyuarakan agar masyarakat ikut mengawasi dan mengawal RUU Sisdiknas.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan akan mengawal agar nomenklatur madrasah tidak dihilangkan dari batang tubuh…
JPNN.com 
