Wow! Daerah Ini APBD-nya Rp 2,2 Triliun, Penduduk Hanya 200 Ribu Jiwa
jpnn.com - ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Mimika terbilang besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 200 ribu jiwa. Dengan APBD Rp 2,235 triliun, banyak yang bisa dilakukan kabupaten yang dipimpin Eltinus Omaleng tersebut.
Namun, apabila dibandingkan dengan potensi tambang emas yang digarap PT Freeport, seharusnya dana bagi hasil yang didapatkan Mimika bisa jauh lebih besar.
Eltinus menjelaskan, tidak semua dana bagi hasil dari pemerintah diberikan kepada Mimika. Tapi, dana tersebut dikucurkan ke Provinsi Papua, selanjutnya dibagikan ke kabupaten-kabupaten di Papua.
”Hanya, Mimika mendapat bagian lebih besar,” katanya. Sayangnya, Eltinus tidak menyebutkan jumlah dana bagi hasil yang diterima Mimika.
Menurut bupati Mimika dari jalur independen itu, dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan sentral kereta api. ’’Saya gunakan ini untuk mengamankan kebijakan presiden yang ingin membangun Papua secara menyeluruh,” ujar Eltinus.
Dia menambahkan, selama ini sebagian masyarakat di Papua terus menuntut kemerdekaan karena mereka belum merasa berkehidupan yang layak. Untuk itu, melalui dana bagi hasil ditambah dengan anggaran dari pemerintah, dia berjanji membuka akses ke perkampungan agar masyarakat merasa pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian penuh kepada mereka.
”Saya rasa yang berteriak kemerdekaan saat ini adalah masyarakat yang tidak memiliki pendidikan cukup tinggi. Mereka ini tidak tahu apa itu merdeka. Mereka hanya dimanfaatkan orang-orang yang memiliki kepentingan,” jelasnya.
Agar tuntutan merdeka itu bisa dikendalikan, kata Eltinus, pembangunan secara menyeluruh perlu dilakukan.
ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Mimika terbilang besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 200 ribu
- Banjir di OKU, Kapolda Sumsel Kirim Bantuan untuk Masyarakat
- 57 Prajurit dari Yonif 754 Pemukul Cepat Lintas Medan Bergerak ke Markas KKB
- Ingat Ya, Kontrak Kerja PPPK 5 Tahun, tetapi Baru Setahun Bisa Dipecat
- TNI AL Bersama Tim SAR Gabungan Evakuasi Warga Desa Kadundung dan Saronda Terdampak Banjir
- Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Guru ASN di Sekolah Swasta Ditarik Lagi
- Penjelasan Polisi soal 42 Balita Keracunan Makanan di Majene