Jumat, 26 Maret 2021 – 23:58 WIB
Politikus PKS Minta Pemerintah Jangan Mengimpor Beras Saat Masa Panen
Nevi meminta pemerintah harus mempertimbangkan supply, demand, dan koordinasi antarlembaga negara agar tidak merugikan masyarakat.
Nevi meminta pemerintah harus mempertimbangkan supply, demand, dan koordinasi antarlembaga negara agar tidak merugikan masyarakat.
RUU PKS termasuk dalam 33 rancangan undang-undang yang ditetapkan sebagai prolegnas 2021.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin kembali merespons polemik terkait rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memberi catatan terkait RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara EFTA.
Komite IV menilai aspek pengawasan anggaran dana Otsus masih lemah. Selama ini, pemerintah pusat belum melakukan pendampingan yang memadai terkait…
PPUU DPD RI dan Baleg DPR RI memberikan beberapa catatan terkait substansi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya dengan masalah…
Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal. Salah satunya adalah Provinsi Maluku.
Mafia tanah salah satu penyakit kronis bangsa ini. Negara tidak boleh kalah dengan praktik kotor ini.
Fraksi Partai Golkar menarik diri dari pembahasan revisi UU Pemilu, sekaligus mendukung Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan serentak pada 2024.