BERITA TERBARU INDEKS BERITA

• 

  Jumat, 26 Maret 2021 – 23:58 WIB

  Politikus PKS Minta Pemerintah Jangan Mengimpor Beras Saat Masa Panen

  Nevi meminta pemerintah harus mempertimbangkan supply, demand, dan koordinasi antarlembaga negara agar tidak merugikan masyarakat.
• 

  Rabu, 24 Maret 2021 – 15:43 WIB

  Lisda Pastikan Nasdem Kawal RUU PKS Sampai Titik Akhir

  RUU PKS termasuk dalam 33 rancangan undang-undang yang ditetapkan sebagai prolegnas 2021.
• 

  Senin, 22 Maret 2021 – 22:44 WIB

  Sultan DPD RI Kembali Merespons Polemik Impor Beras

  Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin kembali merespons polemik terkait rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton.
• 

  Senin, 22 Maret 2021 – 11:25 WIB

  Fraksi PKS Beri Catatan Terkait Ratifikasi Perdagangan dengan Negara EFTA

  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memberi catatan terkait RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara EFTA.
• 

  Minggu, 21 Maret 2021 – 22:05 WIB

  DPD RI Nilai Pengawasan Dana Otsus Papua Lemah

  Komite IV menilai aspek pengawasan anggaran dana Otsus masih lemah. Selama ini, pemerintah pusat belum melakukan pendampingan yang memadai terkait…
• 

  Kamis, 18 Maret 2021 – 23:56 WIB

  DPD RI Dorong Pembaruan UU Perlindungan Konsumen Terkait Produk Halal

  PPUU DPD RI dan Baleg DPR RI memberikan beberapa catatan terkait substansi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya dengan masalah…
• 

  Selasa, 23 Februari 2021 – 08:07 WIB

  DPD RI Dorong Percepatan Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku

  Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal. Salah satunya adalah Provinsi Maluku.
• 

  Kamis, 11 Februari 2021 – 11:20 WIB

  Bertemu Menteri ATR, Senator NTT Ungkap Praktik Mafia Tanah dari Hulu ke Hilir

  Mafia tanah salah satu penyakit kronis bangsa ini. Negara tidak boleh kalah dengan praktik kotor ini.
• 

  Rabu, 10 Februari 2021 – 16:10 WIB

  Golkar Tarik Diri dari Revisi UU Pemilu dan Tak Mau Pilkada 2022, Azis Beber Alasannya

  Fraksi Partai Golkar menarik diri dari pembahasan revisi UU Pemilu, sekaligus mendukung Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan serentak pada 2024.