BERITA TERBARU INDEKS BERITA

• 

  Kamis, 20 Februari 2020 – 08:27 WIB

  6 Catatan Fraksi PD terhadap RUU Revisi UU ASN terkait Honorer K2

  Fraksi Partai Demokrat menyampaikan 6 catatan dalam pandangan mini fraksi terhadap RUU Revisi UU ASN terkait honorer K2.
• 

  Selasa, 18 Februari 2020 – 08:37 WIB

  Mardani Ali Sera: Perpres PPPK Belum Terbit, Harus Disikapi Serius

  Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menanggapi rencana honorer K2 aksi demo besar-besaran menuntut segera diterbitkan Perpres PPPK.
• 

  Selasa, 18 Februari 2020 – 08:20 WIB

  Menurut Sodik Gerindra, Ada 1 Ganjalan Honorer K2 jadi PNS

  Menurut Anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid, saat ini masih ada satu ganjalan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
• 

  Selasa, 18 Februari 2020 – 05:45 WIB

  Ketua Komisi II DPR: Jumlah Honorer Sudah Terlalu Banyak

  Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, masalah honorer K2 sudah terlalu complicated.
• 

  Selasa, 18 Februari 2020 – 04:19 WIB

  Pengangkatan Honorer K2, Komisi II Pertimbangkan Saran Prof Eko Prasojo

  Anggota Komisi II DPR Arsyadjuliandi Rachman mempertimbangkan saran Prof Eko Prasojo terkait mekanisme pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
• 

  Senin, 17 Februari 2020 – 17:15 WIB

  Masalah Honorer K2, Prof Eko Prasojo Memberi Saran ke Komisi II DPR

  Terkait revisi UU ASN yang sudah dinanti para honorer K2, Profesor Eko Prasojo menyampaikan saran kepada Komisi II DPR.
• 

  Senin, 17 Februari 2020 – 14:30 WIB

  Setjen MPR RI Raih Maturitas SPIP Level 3 dari BPKP

  Makna dari penghargaan ini ialah Setjen MPR RI sudah melaksanakan praktik pengendalian internal yang baik.
• 

  Rabu, 12 Februari 2020 – 22:40 WIB

  Legislator NasDem Terus Dorong Pengalihan Kewenangan Penerbitan SIM & STNK

  Komisi V DPR yang membidangi perhubungan terus mendorong Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) segera…
• 

  Rabu, 12 Februari 2020 – 22:11 WIB

  Info dari Habib Aboe: Anggota DPR Bakal Dilarang Terlibat Film dan Iklan Komersial

  MKD tengah menyempurnakan kode etik DPR yang memuat larangan tentang legislator Senayan terlibat film ataupun iklan komersial.