JPNN.com 
Biaya Pembangunan Daerah Jangan Andalkan APBN
jpnn.com - jpnn.com - Anggaran pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bukan hanya berasal dari APBN tapi bisa juga dari APBD, BUMN, dan swasta, sejauh proyek pemerintah itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro saat rapat kerja Komite IV bersama dengan Tim Anggaran Komite I, II, dan III di ruang rapat Komite IV DPD RI, Rabu (22/2). Rapat ini mengagendakan pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2018.
Menurut Bambang, RKP 2018 yang disampaikan saat ini masih rancangan awal yang akan meminta masukan dari senator seluruh provinsi.
RKP 2018, kata Bambang, akan melakukan pendekatan money follow program, dimana akan lebih fokus pada program prioritas yang jelas sumber pendanaannya.
“Program ini harus dipastikan bisa berjalan dan tentu saja kami meminta masukan dari para senator karena lebih paham tentang daerahnya,” tandasnya.(fri/jpnn)
Anggaran pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bukan hanya berasal dari APBN tapi bisa juga dari APBD, BUMN, dan swasta, sejauh
Redaktur & Reporter : Friederich
- Anies Ingin Pembangunan di Daerah Digarap BUMD dan Pengusaha Lokal
- Heru Narwanta: Pajak Perusahaan Swasta untuk Pembangunan Daerah
- BSKDN Kemendagri Ukur Kepemimpinan, Kepala Daerah Terbaik Akan dapat Penghargaan
- Bappenas Pastikan Blue Economy jadi Prioritas Kerja sama Negara ASEAN
- Model NIKSON Solusi Membangun Desa Berbasis Data
- Ganjar Sukses Bikin Jateng Raih Predikat 'Pembangunan Daerah Terbaik' 3 Kali Beruntun
