Inggris-Jerman Janji Cairkan Aset Libya
Selasa, 23 Agustus 2011 – 08:02 WIB
PERDANA Menteri (PM) Inggris David Cameron adalah salah seorang pemimpin yang paling gembira menyambut kemenangan oposisi Libya. Kemarin (22/8), dia langsung menjanjikan pencairan kembali semua aset Libya di Inggris yang selama ini dibekukan pemerintahannya. Jadi, Dewan Transisi Nasional (NTC) akan memiliki dana tambahan untuk membangun kembali Libya. "PM Cameron menyambut baik kepemimpinan Jalil dan yakin bahwa sosok pemimpin NTC itu akan mampu menegakkan demokrasi di Libya sesuai konstitusi yang berlaku," ungkap jubir Downing Street 10 dalam jumpa pers. Pernyataan sama diungkapkan pemimpin Partai Buruh Ed Miliband.
"Seluruh aset Libya di Inggris akan segera dicairkan," ujar Cameron dalam pertemuan darurat di London kemarin. Selain siap mencairkan seluruh aset Libya senilai 12 miliar poundsterling (sekitar Rp 168,5 triliun), Cameron berjanji akan memberikan bantuan medis, makanan, dan layanan komunikasi untuk warga Libya. Terutama, untuk NTC.
Baca Juga:
Seusai pertemuan darurat yang memaksa dia kembali meninggalkan liburan, Cameron telah mengontak Abdul Jalil, pimpinan NTC. Pimpinan NTC itu mengonfirmasikan keberhasilan pasukannya merebut ibu kota dari rezim Kadhafi. Tapi, dalam perbincangan telepon itu, Jalil juga mengatakan bahwa para loyalis Kadhafi masih menguasai beberapa wilayah di ibu kota. Karena itu, pertempuran masih akan berlangsung.
Baca Juga:
PERDANA Menteri (PM) Inggris David Cameron adalah salah seorang pemimpin yang paling gembira menyambut kemenangan oposisi Libya. Kemarin (22/8),
BERITA TERKAIT
- Kemlu RI: World Water Forum di Bali Bakal Melahirkan Deklarasi Bersejarah
- Alhamdulillah, Israel dan AS Pastikan 160 Ribu Bahan Bakar Telah Terkirim ke Gaza
- Soal IUU Fishing, RI Tidak Perlu Berkompromi dengan Vietnam
- Jemaah Islamiyah Kembali Berulah, Dua Polisi Malaysia Tewas di Markas
- Tahan Bantuan untuk Israel, Joe Biden 'Dihajar' DPR Amerika
- Stafsus Kementerian Investasi Pradana Soroti Ketidakadilan Kerja Sama Antarnegara