Dukung Ada Presiden Tandingan
jpnn.com - JAKARTA - Pembentukkan DPR tandingan yang diinisiasi oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) disambut baik oleh sejumlah tokoh masyarakat Kawasan Indonesia Timur (KTI) yang berdomisili di Jakarta.
Toko masyarakat Papua di Jakarta, Demianus Mariam misalnya, menyatakan kalau di parlemen terpecah jadi dua, maka harus ada pula dua presiden yang memimpin bangsa Indonesia.
"DPR saja ada dua, kenapa takut Indonesia dipimpin oleh lebih dari satu presiden," kata Demianus Mariam, dalam acara konferensi pers 'Menyikapi Persoalan Kebangsaan Pasca Pembentukan Kabinet', oleh tokoh dari Kawasan Timur Indonesia, di Jakarta, Kamis (30/10).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama KIH lanjutnya didukung untuk memimpin Indonesia Kawasan Barat. Sedangkan Prabowo Subianto dijadikan Presiden Indonesia Kawasan Timur.
"Joko Widodo-Jusuf Kalla Presiden Indonesia Kawasan Barat, sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Presiden Indonesia Kawasan Timur," tegasnya.
Selain itu Demianus juga menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak pernah dalam sejarahnya meminta-minta jabatan menteri kepada siapa pun yang jadi presiden.
"Orang Papua masih punya harga diri di dalam NKRI ini. Makanya tidak pernah minta-minta jabatan menteri kepada presiden termasuk ke Presiden Jokowi," tegasnya.
Lagi pula menurut Demianus, kekayaan Tanah Papua masih cukup untuk memberi makan dan bayar utang saudara-saudaranya di Kawasan Indonesia Barat.
JAKARTA - Pembentukkan DPR tandingan yang diinisiasi oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) disambut baik oleh sejumlah tokoh masyarakat Kawasan Indonesia
- Partisipasi Festival Islam Kepulauan di Belanda, Kemenag Ulas Peran Penghulu di Era Modern
- Atasi Berbagai Tantangan Isu-isu Keberlanjutan Fungsi Lingkungan, RPP jadi Terobosan & Inovasi KLHK
- Bertemu Kepala Eksekutif Makau, Menaker Ida Bahas Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan
- KPK Perlu Dalami Peran Samsudin Abdul Kadir di Kasus Jual Beli Jabatan Pemprov Malut
- Ikut Lestarikan Budaya, PermataBank Dukung Perayaan Adeging Mangkunegaran-267
- Soroti Kasus Korupsi Timah, PB Mathla’ul Anwar: Terlalu Banyak Mudarat