Jokowi Diminta Hentikan Proses Seleksi Dirut Pertamina
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Excutive Energy Watch, Ferdinand Hutahaean menegaskan proses seleksi pemilihan Direktur Utama Pertamina yang sedang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dengan melibatkan PT Daya Dimensi Indonesia harus segera dihentikan dan dievaluasi sejak dini.
Dia mendesak Presiden Joko Widodo menolak semua calon yang sudah diuji PT DDI. "Ini sangat penting dan mutlak dilakukan," tegas Ferdinand, di Jakarta, Jumat (21/11).
Ferdinand menjelaskan, alasan penghentian dan evaluasi itu dikarenakan nama yang mencuat dari hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh Rini seperti Widhyawan adalah Stafsus Menteri ESDM yang pernah diperiksa KPK terkait kasus Suap di SKK Migas.
Selain itu, kata dia, salah satu calon yang sering disebut oleh publik, yakni mantan Dirut Telkom Rinaldy Firmansyah juga diduga terlibat sejumlah kasus internet kecamatan. "Masa orang-orang yang sudah gagal begini mau dinaikkan lagi mengurus perusahaan sebesar Pertamina?" paparnya.
Dia pun menyoroti keberadaan PT DDI yang digunakan Rini sebagai pihak eksternal. Dia menegaskan bahwa PT DDI diduga adalah perusahaan yang terkait dengan keluarga Soemarno. "Ini sangat tidak fair, ada unsur dugaan nepotisme dalam penunjukan PT DDI dalam hal ini yang sangat mungkin berdampak pada tidak jujurnya hasil uji kelayakan," ungkapnya.
Selain itu, dia menduga ini sarat dengan pesanan menteri yang menginginkan calon dirut yang ada duduk di Pertamina. "Sebagai jalan menguasai bisnis migas dari hulu hingga hilir oleh kelompok mafia," pungkasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Direktur Excutive Energy Watch, Ferdinand Hutahaean menegaskan proses seleksi pemilihan Direktur Utama Pertamina yang sedang dilakukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua