Tiga Tangkapan Baru KPK Belum Dicegah ke Luar Negeri
jpnn.com - JAKARTA - Tiga tersangka suap permintaan penundaan salinan putusan kasasi perkara korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, belum dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi ke luar negeri.
Ketiga tersangka itu adalah Kepala Sub Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata dan Khusus Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna (bukan Kepala Sub Direktorat Pranata Perdata Andri Setiawan seperti yang diberitakan, red), pengusaha Ichsan Suaidi, dan pengacaranya Awang Lazuardi Embat.
"Saat ini belum dicekal," tegas Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Sabtu (13/2).
Belum dipastikan pula dimana ketiga tersangka ini akan ditahan. Ketiga tersangka masih diperiksa. "Upaya penahanan juga belum karena saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ketiga orang ini," katanya.
Sementara nasib tiga orang lain yang turut diamankan, yakni sopir Ichsan dan dua petugas keamanan rumah Andri masih belum diketahui. Saat dikonfirmasi apakah ketiganya sudah dipulangkan, Priharsa mengaku belum mendapat informasi dari penyidik.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, pimpinan KPK dan MA akan berkoordinasi terkait penangkapan ini.
"Pimpinan KPK akan berkoordinasi dengan pimpinan MA terkait penangkapan anggota MA ini. Sekarang kami fokus untuk pengembangan," ujar Yuyuk. (boy/jpnn)
JAKARTA - Tiga tersangka suap permintaan penundaan salinan putusan kasasi perkara korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur, Nusa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua