Wakil Ketua Komisi II DPR Muhamad Arwani Thomafi memimpin rapat kerja dengan Mendagri, DKPP, KPU dan Bawaslu, Jakarta, Senin (21/9). Rapat ini membahas laporan tentang Rumusan dan Langkah-Langkah Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, memastikan antisipasi potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan paslon dan masa kampanye, serta evaluasi secara menyeluruh.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung memimpin rapat kerja dengan Mendagri, DKPP, KPU dan Bawaslu, Jakarta, Senin (21/9). Rapat ini membahas laporan tentang Rumusan dan Langkah-Langkah Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, memastikan antisipasi potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan paslon dan masa kampanye, serta evaluasi secara menyeluruh.

Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa dan Ketua DKPP Muhammad berbincang disela rapat kerja dengan Mendagri, DKPP, KPU dan Bawaslu, Jakarta, Senin (21/9). Rapat ini membahas laporan tentang Rumusan dan Langkah-Langkah Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, memastikan antisipasi potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan paslon dan masa kampanye, serta evaluasi secara menyeluruh.

Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja bersama Komisi II DPR, DKPP, KPU dan Bawaslu, Jakarta, Senin (21/9). Rapat ini membahas laporan tentang Rumusan dan Langkah-Langkah Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, memastikan antisipasi potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan paslon dan masa kampanye, serta evaluasi secara menyeluruh.

Anggota Komisi II DPR Nasir Djamil berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian di sela rapat kerja dengan Mendagri, DKPP, KPU dan Bawaslu, Jakarta, Senin (21/9). Rapat ini membahas laporan tentang Rumusan dan Langkah-Langkah Penegakan Disiplin dan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, memastikan antisipasi potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan paslon dan masa kampanye, serta evaluasi secara menyeluruh.