Pak Jokowi, Penegakan Hukum tak Sesuai Nawacita
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menilai demokrasi di era Presiden Joko Widodo mundur.
Dia mengatakan, kalau di era pemerintahan sebelumnya, independensi partai politik itu 100 persen. Kondisi itu tidak pernah terjadi di era sekarang ini.
“Sekarang ini kondisi beberapa politik itu tidak tahu apa statusnya dan terjadi dualisme. Ini tidak bagus untuk demokrasi,” kata Syarif saat diskusi “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).
Syarif mengatakan, persoalan seperti ini harus segera diselesaikan.
Jangan sampai ada keberpihakan pemerintah dalam masalah dualisme partai politik.
Dia mengatakan, biarkan partai politik menjalankan sistem yang betul-betul sehat dan seusai dengan demokrasi yang diinginkan bersama.
“Mudah-mudahan ini diselesaikan secepatnya sehingga orientasinya adalah betul-betul untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain demokrasi, Syarif juga menyoroti persoalan penegakan hukum di era Jokowi.
Penegakan hukum diangap masih dicampur dengan intervensi pemerintah
- Tak Kenal Lelah, Karyawan Polo Ralph Lauren Terus Mencari Keadilan ke MA
- Kemnaker Berkolaborasi dengan BKKBN Gelar Pelayanan KB Serentak di Tempat Kerja
- Bencana di Sulsel Akibat Kerusakan di Area Gunung Latimojong
- Wamenaker Afriansyah Bicara Pentingnya Taspen yang Beri Perlindungan Finansial Bagi ASN
- Kepala BSKDN Minta Pemprov Malut Terapkan Strategi Baru Tingkatkan Inovasi
- Percepat Penanganan Bencana Sumbar, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca