Pembahasan terkait revisi UU Nomor 15/2003 di DPR sebenarnya sudah bergerak maju.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan masalah pemberantasan tindak pidana terorisme bukanlah terkait payung hukum.
Hamdan Zoelva mengatakan, rentetan aksi teroris belakangan ini sudah cukup menjadi alasan untuk menerbitkan perppu yang mensyaratkan kegentingan…
Ketua Umum PPP M Romahurmuzy menyatakan, pembahasan RUU Antiterorisme sudah sangat mendesak untuk diselesaikan agar bisa segera diberlakukan.
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, kehadiran undang-undang baru soal pemberantasan terorisme sudah sangat mendesak.
Fadli Zon menyatakan, revisi UU Antiterorisme melibatkan DPR dan pemerintah. Menurutnya, pihak yang mengajukan penundaan justru pemerintah.
JPNN.com 
