Puluhan organisasi yang mewakili industri tembakau nasional meminta Presiden meninjau kembali sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024…
P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) mengungkapkan menjaga hak kesehatan publik, dan hak konstitusional masyarakat Sangat Penting dilakukan
Pemerintah berencana memasukkan pasal mengenai penyeragaman kemasan pada produk tembakau berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan berharap pemerintah memperhatikan industri tembakau setelah terbit PP Kesehatan.
Riset IDEF mencatat dampak ekonomi yang hilang karena dampak dari pasal-pasal bermasalah yang tercantum di PP Kesehatan dan…
Ketum APARSI Suhendro menyampaikan para pedagang toko kelontong tegas menolak PP Kesehatan yang dinilai aturannya memberatkan
Pemerintah perlu meninjau ulang apakah pelarangan tersebut benar akan memberi dampak yang diinginkan atau tidak.
Ekonom Universitas Brawijaya Prof Candra Fajri Ananda mengingatkan PP Kesehatan bisa berdampak pada ekonomi nasional, salah satunya terkait…
Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji dengan tegas menolak PP Kesehatan yang bisa menjadi ancaman bagi perekonomian
Pemprov Jateng masih menunggu Permenken sebagai turunan PP 28 Tahun 2024 yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar sentil Presiden Jokowi dan Menkes Budi Gunadi soal alat…
Pemerintah perlu melihat kondisi di lapangan karena banyak sekali warung kelontong yg sudah lama berjualan di dekat sekolah…
Ketua Umum MHKI dr. Mahesa Pranadipa menyoroti PP Kesehatan yang menimbulkam pro dan kontra sehingga perlu direvisi
Masyarakat Sipil mendukung terbitnya PP Kesehatan karena dinilai melindungi anak dari candu rokok.
JPNN.com 
