Peneliti Raksha Initiatives Wahyudi Djafar menyoroti draf Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme.
Reformasi peradilan militer dinilai mendesak untuk menjamin supremasi sipil, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia…
Koalisi Masyarakat Sipil menolak Ranperpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang dapat membuka peluang kriminalisasi pada…
Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) membeberkan kinerja nyata pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk rakyat termasuk…
Sekjen Jaringan Aktivis Reformasi ’98 (JARI 98) Peri Supriadi menegaskan institusi Polri merupakan garda supremasi sipil.
Center for Indonesian Strategic Action (CISA) merilis hasil survei tentang Persepsi Publik terhadap Polri sebagai Simbol Supremasi Sipil.
Kelompok Cipayung Plus menggelar Diskusi Catatan Kritis Kabinet Merah Putih dengan mengangkat tema Sipil Kuat Negara Berdaulat.
Komitmen Polri dalam melakukan reformasi internal menuai apresiasi demi stabilitas nasional.
Ketua Umum Gerakan Nasional 98 (GN’98), Anton Aritonang menyatakan bahwa reformasi Polri tidak boleh bergantung pada tim bentukan…
Kapuspen TNI Brigjen TNI Freddy Ardianzah menyebut instansi menghormati supremasi sipil karena Indonesia menjadi negara yang menjunjung demokrasi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berharap tujuan kerja sama TNI-Kejagung tetap mengedepankan prinsip profesionalisme.
Paperti 98 mengusulkan agar pejuang reformasi dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Ketua Setara Institute Hendardi menilai, peran TNI dalam pemberantasan terorisme tidak perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 15/2003…
JPNN.com 
