Revolusi Mental Ala Jokowi-JK Mampu Tekan Radikalisasi
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diyakini dapat menekan penyebaran paham radikal di Tanah Air. Pasalnya, duet pemimpin nasional itu mengusung konsep revolusi mental yang menjadi pondasi utama pembentukan mental warga negara melalui pendidikan.
"Revolusi mental yang menjadi konsepsi Pak Jokowi akan menjadi jalan meredam paham radikal yang masuk ke Indonesia," kata juru bicara pasangan Jokowi-JK, Abdul Kadir Karding saat dihubungi wartawan, Sabtu (1/8).
Seperti diketahui, Indonesia kerap menjadi target radikalisasi dari negara-negara asing. Menurut Karding, mayoritas warga yang menjadi korban paham radikal berasal dari keluarga dengan kesejahteraan rendah dan paham keagamaan yang lemah.
Oleh karenanya, sambung Karding, pemerintahan Jokowi-JK akan membangun sistem pendidikan yang memprioritaskan pembentukan karakter. Sistem pendidikan yang tidak hanya menjadi jalan penyaluran ilmu pengetahuan duniawi tapi juga penanaman nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan budi pekerti.
"Revolusi mental itu pendidikan yang dikembangkan dengan memuat nilai keagamaan moderat, inklusif, dan toleran," papar Ketua DPP PKB ini.
Pemerintahan Jokowi-JK juga akan melibatkan dunia pesantren dalam penyebaran nilai-nilai Islam. Pasangan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 itu akan memperkuat pondok pesantren yang mengajarkan Islam yang moderat dan rahmatan lil'alamin.
Karding menambahkan, kepemimpinan Jokowi-JK yang melayani dan mengayomi ikut berkontribusi dalam meredam paham radikal. Kepemimpinan duet pemimpin tersebut dinilai membuat masyarakat tidak mudah menerima paham radikal yang sarat kekerasan.
"Perlu contoh pemimpin yang tidak keras tapi mengayomi dan melayani," tandasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diyakini dapat menekan penyebaran paham radikal di Tanah Air. Pasalnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Tokoh Perempuan Dianugerahi Leading Women Award 2024, Ada Chief Sustainability Officer APP Group
- 503 PPPK Terima SK, Hasan Chabibie: Pahami Posisi Anda sehinga Bisa Bekerja Profesional
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Pj Ketua TP PKK Tyas Fatoni Kukuhkan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten se-Sumsel
- Waspada, Jumlah Gempa di Gunung Ile Meningkat Signifikan
- PPPK Harus Bisa Menjaga Loyalitas dan Integritas Saat Bertugas