PDIP: Jika Salah, Kebijakan Jokowi-JK Harus Dikritisi DPR
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan DPR tidak boleh menjadi stempel yang selalu mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya, tidak ada pemerintah yang selalu benar kebijakannya.
"Kita sangat menolak DPR itu menjadi stempel. Pada jaman orde baru jujur saja DPR itu stempel, itu kita tolak. Kita juga harus jujur tidak ada pemerintah yang pasti selalu benar kebijakannya. Ada yang perlu dikritisi," kata Maruarar dalam diskusi "Peta Politik Pasca Pilpres" di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8).
Menurut Maruarar, dalam setiap pemerintahan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dia mencontohkan pada era Susilo Bambang Yudhoyono pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun masih ada persoalan pemerataan. Joko Widodo mempunyai tugas untuk mengurangi kesenjangan itu.
"Enggak ada Supermanlah. Setiap jaman pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya," ujar Maruarar.
Dikatakan Maruarar, apabila pemerintah di era Jokowi-Jusuf Kalla mengeluarkan kebijakan yang salah maka kebijakan itu harus dikritisi. "Kita tidak mau kalau pemerintah salah justru dibela," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan DPR tidak boleh menjadi stempel yang selalu mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai dan BNNP Banten Musnahkan 21 Kg Sabu-Sabu Hasil Penindakan pada Awal Maret
- 5 Tokoh Perempuan Dianugerahi Leading Women Award 2024, Ada Chief Sustainability Officer APP Group
- 503 PPPK Terima SK, Hasan Chabibie: Pahami Posisi Anda sehinga Bisa Bekerja Profesional
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Pj Ketua TP PKK Tyas Fatoni Kukuhkan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten se-Sumsel
- Waspada, Jumlah Gempa di Gunung Ile Meningkat Signifikan