Daerah Pemekaran Minta Diperbolehkan Rekrut CPNS
jpnn.com - JAKARTA--Kebijakan moratorium penerimaanCPNS selama lima tahun yang akan dimulai Januari 2015, terus mendapat penolakan. Daerah pemekaran yang masih kekurangan pegawai bersuara keras minta kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk mereka.
"Kami minta moratorium CPNS tidak diberlakukan untuk daerah pemekaran. SDM kami sangat terbatas dan butuh tambahan pegawai," kata Denny, sekretaris DPRD Kabupaten Saburaijua, Nusa Tenggara Timur saat melakukan konsultasi dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Jakarta, Senin (22/12).
Dia menyebutkan, kebutuhan pegawai di Saburaijua sebanyak 1.500. Selama ini mereka hanya mendapatkan transfer pegawai dari daerah induk. Itupun belum semuanya sesuai kebutuhan daerah.
"Kami butuh pegawai bukan hanya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik saja. Tenaga fungsional umum dan khusus kami juga butuh," ujarnya.
Ditambahkan Dominukus Dadilado, sekretaris Komisi I DPRD Saburaijua, pemerintah sebaiknya memberikan kelonggaran kepada daerah pemekaran untuk merekrut pegawai.
"Karena pegawai yang didistribusikan ke kami sedikit jumlahnya, makanya kami minta tambahan pegawai lagi," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Kebijakan moratorium penerimaanCPNS selama lima tahun yang akan dimulai Januari 2015, terus mendapat penolakan. Daerah pemekaran yang masih
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemendikbudristek: Semester II 2024/2025 Semua Prodi Gunakan Penomoran Sertifikat Profesi Nasional
- Bareskrim Bekuk 2 Pelaku Kejahatan Siber yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar
- RI-Austria Sepakat Memperkuat Kerja Sama Pengembangan BLK Maritim di BBPVP Makassar
- Long Weekend, ASDP Imbau Pengguna Beli Tiket dari Sekarang
- BAZNAS Tanggap Bencana Merespons Cepat Musibah Banjir dan Longsor di Sulsel
- KPK Bongkar Peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di Kasus Korupsi Insentif Pajak, Oalah