Guru Honorer Jadi Korban Pengalihan SMA/SMK ke Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo, mengkritisi sejumlah masalah pokok tentang tata pengelolaan guru yang terjadi di Indonesia.

Khususnya terkait perpindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi.

Peralihan tersebut, menurut Heru, membawa dampak lain, khususnya kepada nasib guru honorer.

"Para guru honorer tidak mendapatkan kepastian terkait hak-hak dan kesejahteraan mereka, khususnya terkait sistem penggajian," ujar Heru pada Sabtu (25/11).

Seperti yang terjadi SMAN 9 kota Bengkulu.

Selain itu, para kepala sekolah juga belum kunjung mendapatkan SK dari gubernur.

"Contohnya di Sumatera Utara dan NTB. Para kepala sekolah juga tidak berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Tanpa SK, Kepsek juga rawan diganti secara sewenang-wenang,” ujar Fahmi Hatib, Presidium FSGI yang juga guru di Kabupaten Bima, NTB.

Heru menambahkan, di beberapa provinsi ada Surat Edaran Gubernur yang isinya memberikan kesempatan kepada sekolah dan Komite Sekolah untuk menarik iuran/SPP kepada orang tua peserta didik.