KASN Harusnya Diperkuat Bukan Dihapus di Revisi UU ASN
jpnn.com, JAKARTA - Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dilakukan asal tujuannya jelas dan bukan mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Sebab, kehadiran UU ASN untuk menciptakan sistem merit dalam birokrasi pemerintah.
“Kami melihat revisi UU ASN ini jadi modus operandi untuk menjalankan politik balas budi dan praktik jual beli jabatan,” kata Sad Dian, peneliti utama Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam diskusi revisi UU ASN, Rabu (2/8).
DPR dan pemerintah, lanjutnya, mestinya memerkuat posisi KASN sebagai lembaga "KPK" ASN. Bukan malah merevisinya dan mengaburkan sistem merit.
"KASN itu butuh personel banyak untuk menjalankan fungsinya. Ada 30.585 JPT yang harus diawasi KASN yang personilnya hanya 65 orang. Nah ini mestinya diperkuat biar action-nya kelihatan," terangnya.
Sementara Program Manager PATTIRO Wawanudin menambahkan, netralitas sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Karenanya butuh lembaga mandiri, netral, profesional, dan bebas dari intervensi politik.
"Nah KASN ini yang kami harapkan bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan bijak. Sedangkan posisi KemenPAN-RB sebagai eksekutif merangkap pengawas sistem merit juga," tandas Wawan.(esy/jpnn)
Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dilakukan asal tujuannya jelas dan bukan mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Sebab, kehadiran
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- 503 PPPK Terima SK, Hasan Chabibie: Pahami Posisi Anda sehinga Bisa Bekerja Profesional
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Sumedang Raih Penghargaan Pemda Berkinerja Tinggi Tingkat Nasional dari Kemendagri
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN
- KASN Mengingatkan ASN tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada Serentak 2024
- Menteri Anas Temui Mensesneg, Bahas Kemajuan Skenario Perpindahan ASN ke IKN