Politikus Gerindra: Wajar Honorer K2 Meradang

Politikus Gerindra: Wajar Honorer K2 Meradang
Bambang Riyanto. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bambang Riyanto menilai rekrutmen CPNS 2018 hanya gula-gula politik pemerintah jelang Pilpres 2019.

Selama empat tahun memerintah, Presiden Jokowi tidak membuka rekrutmen CPNS jalur umum. Namun tahun ini, rekrutmennya dibuka dengan dengan formasi yang cukup besar yakni 238.015 kursi.

Itu pun formasi untuk honorer K2 (kategori dua) hanya 13.347 sehingga Bambang menilai, pemerintah sengaja menyasar golongan milenial. Sedangkan honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun tidak diberi kesempatan ikut tes CPNS 2018.

"Sejak awal, pemerintah setengah hati mengangkat honorer K2. Ini dilihat dari lamanya pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian dalam penetapan formasi, tidak dialokasikan berapa untuk K2. 13.347 itu kan hanya jumlah K2 yang akan ikut tes," tutur Bambang kepada JPNN, Kamis (13/9).

Politikus Gerindra ini menilai, penetapan syarat formasi khusus juga sangat tidak berkeadilan. Dia mencontohkan atlet berprestasi internasional tidak ditentukan passing grade-nya. Mestinya bila ingin mendapatkan PNS yang berkualitas, nilai ambang batas harus tetap ada.

"Kenapa kok K2 meradang, ya karena mereka menilai ada ketidakadilan. Yang lain bisa, kok mereka enggak bisa. Kalau mau fair ya semua harus ada ambang batasnya," tegasnya.

BACA JUGA: Honorer K2: Jangan Mempermainkan Nasib Orang, Kualat Nanti

Kebijakan pemerintah ini, lanjut Bambang, tidak akan menyelesaikan masalah kepegawaian di Indonesia. Faktanya, baik instansi pusat maupun pemerintah banyak diisi oleh pegawai non PNS alias honorer. (esy/jpnn)

Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto menilai sangat wajar jika honorer K2 kecewa dengan kebijakan pemerintah terkait CPNS 2018.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News