Terima Commitment Fee, Pejabat Kemenakertrans Kena 3 Tahun Bui
Kamis, 29 Maret 2012 – 14:41 WIB
JAKARTA - Sektretaris Direktorat Jenderal Pengembangan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi (Sesditjen P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya, dinyatakan bersalah karena korupsi. Nyoman yang didakwa menerima sogokan dari kuasa PT Alam Jaya Papua, Dharmawati, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.
Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3), majelis hakim yang diketuai Sudjatmiko menyatakan bahwa Nyoman selaku pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara, telah menerima pemberian dari Dharnawati berupa uang Rp 2,01 miliar, terkait dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) kawasan transmigrasi. Uang dari Dharnawati diterima melalui anak buah Nyoman, Dadong Irbarelawan.
Menurut majelis, uang itu sebagai commitment fee, karena Nyoman selaku Sesditjen memiliki kewenangan memasukkan empat kabupaten di Papua dan Papua Barat yakni Keerom, Mimika, Manokwari dan Teluk Wondama sebagai penerima PPID. "Bahwa unsur menerima imbalan terbukti dalam diri terdakwa," kata anggota majelis hakim, Ugo.
Majelis pun menganggap perbuatan Nyoman itu telah memenuhi unsur Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penerimaan suap juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan," kata ketua majelis, Sudjatmiko saat membacakan putusan.
JAKARTA - Sektretaris Direktorat Jenderal Pengembangan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi (Sesditjen P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya,
BERITA TERKAIT
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua