Bela Newmont, Menkeu Dinilai Langgar Konstitusi
Senin, 16 April 2012 – 23:17 WIB
JAKARTA - Pemerintah Pusat dinilai cenderung berpihak pada kepentingan korporasi asing dalam perkara pembelian 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai 246,8 juta dolar AS. Langkah pemerintah itu dituding semakin memperkuat posisi Newmont Mining Corporation (NMC) untuk mengendalikan PT NNT sebagai operator tambang emas Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat. "Dengan demikian, upaya penyelamatan kepentingan nasional dibalik penyerapan 7 persen saham NNT oleh PIP tidak terbukti efektif mengalihkan pengendalian laporan keuangan NNT ke kelompok nasional," kata Yanuar.
Penilain tersebut disampaikan pengamat Pasar modal yang bertindak sebagai saksi Ahli dari DPR, Yanuar Rizky dalam sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, Senin (16/4). Kesaksian bertajuk Konstruksi Penyertaan Modal Dalam Akuntansi Keuangan Negara.
Lebih lanjut Yanuar mengatakan, pengambilalihan 7 persen saham NNT oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tidak mendorong terjadinya persatuan kepentingan nasional sebagaimana amanat “Contract of Work PT NNT, 2 Desember 1986”.
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintah Pusat dinilai cenderung berpihak pada kepentingan korporasi asing dalam perkara pembelian 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont
BERITA TERKAIT
- Daniel dari Anak Orang Biasa, Jadi Dokter hingga Bangun Startup
- Pemkot Depok Kenalkan Program DEPROK kepada Para Pelaku UMKM
- UMKM Perempuan di Tanah Air Perlu Dukungan, Mastercard dan OPPO Ambil Bagian
- Ma'ruf Amin Puji ISSF, Dinilai Sejalan dengan Pemerintah untuk Memajukan Desa
- Peran Mandiri Agen Diperkuat untuk Memperluas Inklusi Keuangan
- GudangKripto Hadirkan Program OCOG Untuk Mahasiswa IPB