Sabtu, 19 April 2014 | 01:43:06
Home / Politik / Parpol / Tidak Ada Hak Istimewa Ical

Selasa, 01 Mei 2012 , 06:24:00

RELATED NEWS

JAKARTA – Ambisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menjadi satu-satunya capres dari partainya, kembali menuai kritik pedas. Selain dari DPD II, serangan telak juga datang dari akademisi dan pengamat politik. Karena itu harus dibuka kesempatan bagi figur atau tokoh di luar ketua umum yang mampu dan layak untuk ikut bersaing sebagai capres.

Pengamat politik LIPI Syamsudin Haris mengungkapkan, lazimnya dalam kehidupan politik dan kepartaian, tidak ada hak istimewa ketua umum untuk secara otomatis menjadi calon presiden (capres), termasuk di 
Partai Golkar. Karena itu harus dibuka kesempatan bagi figur atau tokoh di luar ketua umum yang mampu dan layak untuk ikut bersaing 
sebagai capres.

“Jika ketua umum ngotot (Ical-red) dan memaksa hingga tidak bisa dihindari lagi, itu berarti di dalam partai sudah menguat apa yang 
disebut oligarki. Kekuasaan ketum dan lingkungan terdekatnya, sudah absolut menguasai Golkar,” ujar Syamsudin Haris kepada INDOPOS, di Gedung MPR, usai menjadi pembicara dalam dialog empat pilar bertema “Konsttusi dan Proses Pencalonan Presiden 2014”, Senin (30/4).

Guru besar riset LIPI ini mengaku aneh melihat kecenderungan di partai berlambang pohon beringin itu yang masih memelihara oligarki  tanpa 
melihat kesempatan tokoh lain yang juga memiliki kemampuan yang  mumpuni untuk maju sebagai capres Golkar. Dalam AD/ART Golkar, tidak 
ada ketentuan yang mengharuskan ketum jadi capres.

“Menurut saya konvensi capres Golkar yang dimulai semasa kepemimpinan Akbar Tandjung sudah bagus untuk digunakan sebagai format penentuan capers-capres potensial, tapi kemudian dihapus oleh Jusuf Kalla, dan kini pola penetapan ketum sebagai capres akan dilanjutkan Aburizal 
Bakrie (Ical),” ujarnya.

Lebih lanjut Syamsuddin mengakui, jika oligarki yang dikedepankan dan kesempatan bagi figur lain bersaing ditutup, maka capres yang diajukan akan terkendala oleh soliditas kader dan pimpinan Golkar. Pasalnya, pencapresan yang dipaksakan dipastikan menimbulkan gesekan dan perpecahan, dan akan mempengaruhi pemilih nantinya. “Mesin partai akan sulit bekerja jika di internalnya saja  sudah ada gesekan,” terangnya.

Tidak hanya itu, pencapresas Ical juga nantinya banyak akan dihadang oleh faktor eksternal, salahsatunya faktor lumpur Lapindo yang telah 
membuat persepsi tersendiri bagia sebagian besar masyarakat di kawasan Jawa timur. Selain itu,  dalam banyak survei juga disebutkan, elektabilitas Ical ,masih kalah dengan capres lain. “Jadi, sebaiknya Golkar memang harus berfikir ulang jika ingin memenangkan pilpres 2014, bukan memaksakan Ical,” terangnya.

Sementara itu, salsahsatu ‘pemberontak’ Golkar daerah yang diwakili oleh Ketua Forum Silaturahmi DPD Tingkat II (kabupaten/kota), Partai 
Golkar, Muntasir Hamid, menyatakan akan terus memperjuangkan suara DPD II dalam melawan ketidakberesan kepimimpinan sang ketua umum Aburizal Bakrie. Bahkan, Ketua DPD Tingkat II Banda Aceh ini mengaku tak takut terhadap ancaman pemecatan dari DPD I (provinsi) maupun DPP (pusat).
 
“Silahkan saja para DPD I memberikan dukungan Ical, jangan libatkan DPD II. Kami bersiap apapun konsekuensinya. Kepada teman-teman DPD II, jangan ketakutan, sebab dalam perjuangan politik, pemecatan bisa terjadi bisa terjadi kapan saja. Dalam politik hari ini dipecat, hari ini mati, besok hidup lagi,” jelas Muntasir dalam jumpa persnya di Hotel Bidakara, Senin (30/4).

Lebih lanjut, Muntasir mengatakan, sebenarnya para ketua DPD II ingin 
mengyuarakan langsung sikapnya. Namun, kebanyakan dari mereka masih ketakutan. “Ada, tapi sekarang takut. Biar saya saja yang bicara dulu. 
Mereka ada dari Lombok, Sampang,. Aceh Utara juga banyak, enggak usah 
saya sebut semua. Yang jelas suara forum silaturahmi DPD II, tidak 
memerlukan pengakuan dari DPD I, termasuk dari Ical,” tegasnya. (dms/ind/yay)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar