Sabtu, 25 Oktober 2014 | 14:01:49
Home / Ekonomi / Jatah BBM Dikurangi, Gubernur se Kalimantan Ngadu ke DPR

Senin, 21 Mei 2012 , 22:35:00

BERITA TERKAIT

JAKARTA – Akhirnya empat kepala daerah yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan, benar-benar menyambangi Komisi VII DPR, Senin (21/5) sore.
      
Rombongan itu terdiri dari Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wadjdy dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Achmad Diran.
      
Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Ahmad Farial dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam aduannya, Rudy, menjelaskan, telah terjadi ketidakseimbangan antara permintaan BBM bersubsidi oleh masyarakat dan persediaan BBM bersubsidi oleh Pertamina. “Dimana ketidakseimbangan ini memunculkan permasalahan yang cukup krusial di Kalimantan,” kata Rudy.
      
Dia mengatakan, selama ini sudah terjadi antrean luar biasa sehingga mengganggu kegiatan perekonomian. Menurut Rudy, kuota BBM bersubdidi di pada empat provinsi se-Kalimantan sudah dikurangi dari 7,19 persen pada 2011 menjadi 7 persen. “Terjadi penurunan O,19 persen mulai 2012 ini. Sehingga perbulan terjadi penurunan distribusi,” katanya.
      
Dia mengatakan, sudah terjadi ketidakadilan oleh pemerintah pusat terhadap Kalimantan. Menurut Rudi, bila dibandingkan dengan provinsi lain, misalnya Sumatera pada 2011 mendapat jatah 24,22 persen pada 2011 malah naik menjadi 25 persen di 2012. Begitu juga di Sulawesi, pada 2011 sebesar 7,09 persen malah naik menjadi 8 persen pada 2012. Maluku dan Papua dari 1,86 persen pada 2011 naik menjadi 2 persen di 2012.
      
“Ironis. Kalimantan dari 7,29 persen turun menjadi 7 persen. Kalau dari fakta kita bisa melihat sangat pesatnya pertumbuhan di Kalimantan,” kata Rudy. (boy/jpnn)
Tulis Komentar
Nama
Email
Komentar