Golkar Resmi Usung Adik Atut jadi Calon Bupati Serang

jpnn.com - SERANG – Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah resmi diusung Partai Golkar untuk menjadi calon Bupati Serang pada Pilkada Kabupaten Serang 2015 mendatang. Keputusan pengusungan tersebut melalui Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, Selasa (19/8).

Sejak awal Rapimda yang dihadiri oleh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, para ketua pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Serang, perwakilan organisasi yang didirikan, dan organisasi sayap Partai Golkar tingkat Kabupaten Serang berjalan lancar tanpa perdebatan. Pada akhir keputusan, Tatu mulus diputuskan menjadi calon bupati Serang dari Partai Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar SM Hartono mengatakan, Rapimda dengan bulat mengusung Ratu Tatu yang dinilai berhasil mengemban amanah menjadi Wakil Bupati Serang selama lima tahun. Selain itu, kata dia, Tatu juga diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan partai politik lain untuk menjalin koalisi, dalam pencalonannya pada Pilkada Serang.

Selain itu, menurutnya, Tatu juga diberi kewenangan untuk menentukan calon wakil bupati dengan memperhatikan isu yang berkembang di Rapimda.

“Oleh karena itu, kami mendorong seluruh kader Partai Golkar di Kabupaten Serang untuk memenangkan Ratu Tatu Chasanah pada Pilkada Kabupaten Serang nanti,” ujarnya.

Berbagai alasan disampaikan dalam Rapimda terkait pengusungan Ratu Tatu. Antara lain selama menjabat wakil bupati, Tatu dinilai berhasil meningkatkan pengelolaan keuangan daerah hingga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, meski keluarganya diterpa masalah, Tatu selaku Ketua DPD Golkar Banten, ternyata berkontribusi atas suara Golkar di Banten saat pemilu legislatif yang meningkat tajam.

Sekadar diketahui, berdasarkan hasil pemilu legislatif, untuk DPRD Banten Partai Golkar memperoleh 15 kursi yang semula pada pemilu 2009 hanya 12 kursi. Selain itu, pada pemilu 2009, Partai Golkar hanya menguasai dua kabupaten/kota. Lima tahun berikutnya, Golkar memimpin enam kota/kabupaten.