Ungkap Suap di Kemenkumham, Kejagung Periksa Pegawai KPK

Ungkap Suap di Kemenkumham, Kejagung Periksa Pegawai KPK
Ungkap Suap di Kemenkumham, Kejagung Periksa Pegawai KPK

jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi terhadap pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain melakukan penyitaan di Kemenkumham, hari ini (18/9), Kejagung juga memeriksa saksi.

Kali ini, saksi yang diperiksa adalah Abdullah, pegawai fungsional pemeriksa gratifikasi di Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Anak buah Abraham Samad, ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dua tersangka, yakni Kepala Sub Direktorat Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, NA dan Direktur Perdata pada Ditjen AHU Kemenkumham, LSH.

"Tim penyidik telah mengagendakan pemeriksaan saksi Abdullah, fungsional pemeriksa gratifikasi pada Direktorat Gratifkasi Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony T Spontana, Kamis (18/9).

Abdullah yang hadir sekira pukul 10.00 dicecar seputar kedudukannya yang mendapat laporan dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemenkumham. Termasuk, tindak lanjut dan hasil analisa atas pemeriksaan dari  laporan gratifikasi itu.

Seperti diberitakan, Kejagung menetapkan NA dan LSH sebagai tersangka dugaan tindak pidana gratifikasi saat pengurusan proses pengangkatan dan perpindahan notaris di lingkungan Ditjen AHU Kemenkumham. Dari hasil penyelidikan diketahui adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai pada Kemenkumham. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, penyelidikannya pun ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Sehingga tim penyelidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI meningkatkannya ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Tony, Senin (15/9).(boy/jpnn)


JAKARTA - Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi terhadap pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News