TNI/Polri Berpeluang Jadi PNS di DKI, Ini Landasan Hukumnya

jpnn.com - JAKARTA -‎ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berniat menjadikan prajurit TNI sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di DKI. Rencana sudah dibicarakan dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Solafide Sihite mengatakan, ‎landasan hukum untuk menjadikan prajurit TNI sebagai PNS diatur di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  ‎Dalam pasal tersebut ada pengaturan mengenai jabatan bagi prajurit TNI/Polri.

"Di Pasal 20 diatur jabatan-jabatan tertentu bisa diisi dari prajurit TNI dan anggota kepolisian," ujar Solafide di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/5).

‎Dalam UU ASN, ketentuan jabatan bagi prajurit TNI/Polri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Karena itu, ‎perlu ada pembicaraan dengan pihak pusat, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Seperti diketahui, ‎Ahok melakukan pertemuan dengan Gatot, Kamis (28/5). Dalam pertemuan itu, keduanya membicarakan mengenai perekrutan prajurit TNI untuk menjadi PNS di DKI.

Menurut Ahok, Gatot merespon dengan baik keinginannya untuk merekrut prajurit TNI jadi PNS di DKI. Sebab, apabila menjadi PNS, prajurit TNI akan mendapatkan penghasilan yang cukup. (gil/jpnn)