Jokowi Diminta Hentikan Kejahatan Birokrasi
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Sahid Jakarta, Muhammad Yusuf menyatakan paket deregulasi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo belum akan menghilangkan kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Motif deregulasi menurut Yusuf, hanya mengurangi defisit kepercayaan rakyat terhadap Jokowi.
“Paket deregulasi Presiden Jokowi, baru sebatas memperkecil atau mengurangi defisit kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya. Bukan untuk meyakinkan pasar,” kata Muhammad Yusuf, dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Paket Ekonomi Jokowi dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Rakyat” di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).
Menurutnya, kalau Jokowi ingin meyakinkan pasar dan rakyat, maka prioritas pembenahan yang harus dilakukan Jokowi adalah memperbaiki kinerja birokrasi.
“Sebetulnya yang harus diperbaiki adalah soal kinerja birokrasi melalui regulasi. Dan, itu harus dirumuskan melalui keputusan politik,” sarannya.
Kalau kinerja birokrasi tidak dibenahi ujarnya, berbagai kejahatan birokrasi dalam pelayanan akan terus berlangsung. Sehebat apapun deregulasi, menurut Yusuf, tetap saja tidak akan merubah keadaan.
“Sepanjang kejahatan demi kejahatan dalam pelayanan birokrasi dibiarkan ,maka pemerintahan ini akan terus-menerus merugikan negara,” katanya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Sahid Jakarta, Muhammad Yusuf menyatakan paket deregulasi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo belum
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua