Politikus PDIP Anggap Pimpinan KPK Membangkang
jpnn.com - JAKARTA - Penolakan terhadap rencana revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR dari pimpinan lembaga pemberantasan korupsi itu dianggap sebagai pembangkangan oleh politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan dalam era reformasi sekarang ini semua institusi negara tidak ada yang super body dan tidak boleh ada yang lepas dari pengaturan negara.
"Pada reformasi UUD diamandemen, MPR yang tadinya lembaga tertinggi jadi lembaga tinggi negara, ABRI pada masa reformasi, TNI/Polri dipisah, berarti tidak ada yang luput dari penataan negara," kata Masinton di gedung DPR Jakarta, Jumat (9/10).
Sehingga, kalau pimpinan lembaga negara termasuk KPK menolak keputusan negara, itu sama saja dengan pembangkangan. Apalagi sampai ada statemen kalau revisi UU KPK dilakukan, pimpinan KPK akan melakukan perlawanan.
"Itu artinya tidak memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat dan pembangkangan pada keputusan negara. TNI dulu gak membangkang tuh, gak angkat senjata ketika direformasi," tegasnya.
Ditambahkannya bahwa kalau pun ada perdebatan dalam pasal-pasal di revisi UU KPK, itu persoalan nanti dalam pembahasannya. Misalnya soal batas kasus yang boleh ditangai, apakah Rp50 miliar atau di bawah Rp50 milyar.
"Mau Rp50 milyar, di bawah 50 milyar, itu nanti. Tapi kita gak boleh alaregi terhadap penataan konsepsi penegakan hukum kita dan penataan lembaga-lembaga penegak hukum," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Penolakan terhadap rencana revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR dari pimpinan lembaga pemberantasan korupsi itu dianggap sebagai pembangkangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua