25 Bupati Tolak PNPM

JAKARTA-- Deputi menko kesra bidang penanggulangan kemiskinan, Sujana Royat, menyebutkan, masih ada 25 bupati yang tidak mau menyediakan dana daerah untuk program bersama (DPUPB) untuk menjalankan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Lantaran daerah tersebut tidak mau menyediakan dana sharing, maka jatah anggaran PNPM di daerah tersebut tidak bisa digunakan, yang jumlahnya mencapai Rp350 miliar.

"Dananya tertahan. Tolong gubernur agar mengingatkan bupati yang demikian," ujar Sujana dalam rakernas PNPM di hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (24/3). Hanya saja Sujana tidak memerinci daerah mana saja yang dimaksud.

Sedang Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, dana sharing yang harus disediakan daerah lewat APBD-nya, sesuai ketentuan, tak lebih dari 20 persen. Untuk kabupaten/kota yang ada di wilayah Sumut, misalnya, rata-rata mau menyediakan dana sharing atau DPUPB sebesar 5 hingga 6 persen.

"Untuk kabupaten/kota di Sumut, range-nya lima hingga enam persen. Jadi tak ada yang sampai 40 persen," ujar Sri, menjawab pertanyaan Bupati Samosir Mangindar Simbolon, yang mengaku daerahnya mengalokasikan dana sharing hingga 40 persen. Sesuai ketentuan, dana sharing maksimal hanya 20 persen. (sam/jpnn)