Ada Dugaan Korupsi Dalam Pembantaian Orangutan

JAKARTA - Juru Kampaye Habitat, Center for Orangutan Protection (COP) Hardi Baktiantoro mengatakan tingginya jumlah orangutan yang berhasil dievakuasi ke pusat penyelamatan hendaknya dipahami sebagai kegagalan upaya perlindungan, bukan sebuah keberhasilan.

Karenanya, COP menita Penegakan hukum dan Kementerian Kehutanan membongkar database pusat penyelamatan orangutan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendapatkan bukti pembantaian orangutan dan saksi yang ada. "Nihilnya penegakan hukum hanya akan menjadikan kejahatan dan kekejaman ini terus berlangsung," kata Hardi di Jakarta, Selasa (6/12).

Selain itu, COP menilai, konflik antara perkebunan kelapa sawit dan orangutan menujukan bahwa perkebunan tersebut kawasanya tumpang tindih dengan habitat orangutan sebagai satwa yang dilindungi.

"Ini merupakan bukti bahwa ada yang salah dalam pemberian izin. Para pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses pemberian izin agar diperiksa karena dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang," tegasnya.