Ada Inpres Penghematan, KSAD Sebut Tidak Ada Pemotongan Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan tidak ada pemotongan anggaran operasional dan pengadaan di TNI AD.
Hal itu buntut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur soal penghematan anggaran.
"Enggak. Bapak Presiden Prabowo menyampaikan soal efisiensi. Kalau efisiensi itu mengefisienkan yang berlebihan. Nah, kalau di Angkatan Darat sudah efisien selama ini," kata Maruli di sela-sela Rapim TNI AD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (3/2).
Dia menjelaskan TNI AD tidak memiliki program-progran seremonial atau melakukan studi banding.
"Kegiatan kami itu sudah terprogram dari sejak awal dengan baik. Jadi, hampir tidak ada," lanjutnya.
Justru, jelas Maruli, TNI AD perlu ada penambahan anggaran untuk pembentukan batalion kesehatan.
"Kalau secara anggaran keseluruhan malah harus ada penambahan karena pembentukan batalion kesehatan. Jadi, kemungkinan besar kami akan segera mulai karena butuh proses administrasi. Kami butuh sekian puluh ribu nanti anggota baru," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan memastikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur soal penghematan anggaran tidak akan berpengaruh terhadap pengadaan alutsista.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan tidak ada pemotongan anggaran operasional dan pengadaan di TNI AD
- Wakil Panglima TNI Berpangkat Bintang 4, Jenderal Agus: Kandidat Sudah Disiapkan
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Prabowo Akan Hadir dan Beri Sambutan saat Perayaan Hari Buruh di Monas
- Prabowo Belum Mencari Pengganti Hasan Nasbi untuk Jabat Kepala PCO
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Menhan Sjafrie Mengusulkan Tunjangan Operasi Prajurit TNI Naik 75 Persen