AHY Meminta dengan Hormat kepada Presiden Joko Widodo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly tidak mengesahkan hasil kongres luar biasa (KLB) yang digelar pihak-pihak mengaku kader parpolnya di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara.
Sebab, kata AHY, KLB PD dilaksanakan secara ilegal tanpa mengacu AD/ART partai berwarna kebesaran biru itu. Satu di antaranya, kata AHY, KLB tidak mengantongi dukungan pemilik suara sah.
AHY menyatakan hal itu saat menggelar jumpa pers di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/3) sore.
"Saya meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo, khususnya Menkum HAM tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas melawan hukum," kata AHY dalam keterangan resmi yang disiarkan melalui YouTube itu.
Menurut AHY, pihaknya akan mengambil langkah hukum guna menyikapi KLB PD itu. Misalnya, DPP PD akan memerkarakan panitia dan aktor utama yang menyelenggarakan forum tersebut.
"Kami berikhtiar dan berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," ujar putra sulung Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Baca Juga:
Sebelumnya KLB PD di Sibolangit telah memilih Moeldoko menjadi ketua umum periode 2021-2026. Mantan Panglima TNI itu terpilih memimpin PD setelah mengalahkan Marzuki Alie dalam pemilihan ketua umum.(ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BERITA TERKAIT
- Anak Buah AHY Sindir Kubu Moeldoko, Pakai Kata Organisasi Liar
- Gugat AD/ART Partai Demokrat, Kubu Moeldoko juga Minta Ganti Rugi Rp 100 Miliar
- AHY: Prinsip Kami Sederhana, Memaafkan tetapi Tidak Bisa Begitu Saja Dilupakan
- Qodari: Jokowi Pemenang Drama di Partai Demokrat, Bukan AHY
- Menurut Miartiko, Bukan Hal Sulit Bagi Moeldoko Menggerakkan TNI, Polri, BIN
- Menteri Yasonna Dongkol Banget, Sebut Nama SBY dan AHY