Akademisi: Perlu Revisi Regulasi agar Danantara Berjalan Optimal

Dalam hal struktur kelembagaan, Yuli menyebutkan bahwa kewenangan Presiden Prabowo dalam menunjuk langsung Dewan Pengawas berpotensi menimbulkan pro-kontra.. 

Walaupun langkah ini dapat menyaring kepentingan yang berpotensi merugikan Danantara, di sisi lain, harus dipastikan agar tidak mengakomodasi kepentingan politik tertentu, sambungnya.

Dia juga menekankan pentingnya memilih individu-individu profesional untuk Badan Pelaksana Danantara. Kriteria pemilihan harus jelas dan transparan, mencerminkan meritokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Agar proses seleksi direksi Danantara meniru standar ketat seperti fit & proper test di sektor perbankan," imbuhnya.

Untuk Badan Pelaksana, juga penting memilih individu-individu profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang investasi dan pengelolaan korporasi. Sebab, Danantara akan terbentuk menjadi dua holding besar yakni holding investasi dan holding operasional.

Beberapa regulasi juga harus segera diamandemen agar Danantara dapat beroperasi secara optimal, yakni antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU BUMN, serta UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menjadi prioritas utama.

Saat ini, Pasal 2 UU 17/2003 mengatur bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dikelola oleh BUMN. Dampaknya, BUMN harus tunduk pada berbagai regulasi keuangan negara. Sedangkan revisi UU BUMN dan UU PT juga diperlukan untuk mengakomodasi aturan holding yang hingga kini belum diatur secara komprehensif dalam kedua regulasi tersebut. 

"Tanpa revisi UU Keuangan Negara, Danantara sulit bergerak fleksibel dalam menjalankan aksi korporasi dan meningkatkan daya saingnya,” pungkasnya.(esy/jpnn)