Aktivis: Pilkada Harus Bersih dari Koruptor

jpnn.com - JAKARTA -- Sekretaris Jenderal ProDem Satyo Purwanto mengatakan sistem politik termasuk pula pemilihan kepala daerah harus dibenahi untuk menutup ruang koruptor ikut pilkada. Dia mengingatkan, korupsi harus dianggap sebagai sebuah kejahatan dan bukan kebiasaan maupun mismanajemen. 

"Kita harus memiliki persepsi yang sama tentang korupsi. ProDem  memiliki perhatian penuh dalam persoalan Pilkada Ini," ujar dia saat diskusi publik Jaringan Aktivis ProDem bertajuk  "Pilkada tanpa Koruptor" di Lim Kie Kopi Tiam, Jakarta, Sabtu (10/9).

Berdasarkan data ProDem, ujar Satyo, ada beberapa calon kepala daerah yang terindikasi korupsi ngotor maju Pilkada 2017. Misalnya, kata dia, Bernard Sargim, mantan bupati Maybrat, Papua Barat, yang pernah divonis 15 tahun penjara kasus sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2011‎ sebesar Rp 93 miliar. 

Bernard bebas pada November 2015 lalu. Selain itu, ia menyebut nama mantan Wali Kota Sidoarjo Jawa Timur Utsman Ikhsan, yang terlibat kasus korupsi APBD Sidoarjo tahun 2003. Kemudian, lanjut dia, calon Wali Kota Kendari Mohamad Zayat, yang pernah diduga terlibat korupsi proyek peningkatan mutu SLTP di Dinas P dan K Sultra pada tahun 2003. 

Ada pula nama calon Gubernur Aceh Ruslan Abdul Gani yang terseret kasus korupsi Dermaga Sabang, serta calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus yang pernah terjerat kasus dugaan korupsi pembagunan Masjid Raya saat menjabat bupati Kabupaten Sula.

Ia mengatakan, pihaknya mendukung penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku korupsi. Hal ini supaya menimbulkan efek jerat. Bukan saja kepada pelaku, namun kepada calon-calon yang berpotensi menjadi koruptor.

Dia mengatakan, jika pilkada menghasilkan sosok yang cacat, maka pemerintahan yang bersih dan transparan tidak akan pernah lahir. "Ke depan, dengan penegakan hukum yang tegas,  pilkada tidak lagi dibayangi oleh para koruptor," tegasnya.

‎Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan pilkada  memiliki tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Namun sayang, ujar dia, hingga saat ini pilkada masih jauh dari maksud dan tujuan tersebut.