Akui Ekonomi Masih Buruk, Menkeu Wajibkan Pengusaha Lakukan Ini

Akui Ekonomi Masih Buruk, Menkeu Wajibkan Pengusaha Lakukan Ini
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro saat berkunjung ke Batam, Jumat (18/9). Foto: Batam Pos / JPNN.com

"Akan banyak nanti pengusaha yang akan memilih untuk membuat kontrak di Singapura. Padahal semua pekerjaan dilakukan di Batam. Ini akan sangat merugikan Batam," kata Cahya.

Menurut Cahya, harusnya peraturan Bank Indonesia tersebut harus mempertimbangkan kekhususan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang membuat kontrak dengan asing. Lagian, menurut dia, kontrak dengan mata uang asing tidak merugikan negara.

Johanes Kennedy, pengusaha sekaligus pemilik Kawasan Industri Panbil juga mengatakan bahwa PBI ini sebenarnya tak efektif diberlakukan di Batam. Terutama pada kondisi saat ini, di mana nilai tukar rupiah terus terpuruk. Jika tetap dipaksakan, kata dia, maka para pengusaha akan merugi.

"Siapa yang menjamin mata uang rupiah kita akan terus menguat," katanya.

Menurut Kennedy, sebagai daerah dengan perdagangan lintas negara, maka seharusnya Batam mendapatkan perlakuan khusus. Kalau ini dipaksakan, investor juga akan enggan untuk masuk dan akan menungu sampai nilai tukar rupiah stabil. Tentu ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di Batam melambat.

Sementara itu, kebijakan Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve (The Fed), memutuskan untuk mempertahankan suku bunga mendekati 0 persen, kemarin. Keputusan ini membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal perdagangan bergerak melemah, Jumat (18/9).

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang garuda pada pukul 09.00 WIB berada di posisi Rp 14.471 per dolar AS, lebih lemah 0,08 persen dibandingkan penutupan sehari sebelumnya yang berada pada angka Rp 14.459.

"Amerika menunda kenaikan suku bunga. Ini ada implikasinya terhadap perekonomian kita," kata Menkeu, Bambang Brodjonegoro di pelabuhan Batuampar, Batam, Jumat (18/9).

BATAM - Keinginan pengusaha di Batam agar mendapat perlakuan khusus dari aturan wajib rupiah sepertinya tak akan pernah terwujud. Sebab, Menteri

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News